Jakarta, Gesuri.id - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menjelaskan saat ini PDI Perjuangan sedang menunggu hasil pengumuman Pemilu dari KPU sebelum mengajukan hak angket.
“Sekarang proses lagi berlangsung. Urusan hak angket harus mengalami sebuah proses konstitusional, apalagi pemilu juga belum selesai, hasil pemilunya kita harus tau dulu baru mau ke Mahkamah Konstitusi ataupun hak angket,” ucap Komarudin melalui wawancara dengan salah satu media, Senin (18/3).
Pria yang akrab disapa Bung Komar itu juga yakin bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan akan serius mendorong pengguliran hak angket.
Baca: Abdy Jelaskan Kenapa Ganjar Pranowo Layak Jadi Presiden RI
“Politik itu soal momentum, jadi saya sangat yakin 200 persen Megawati setia kepada konstitusi, itu yang harus diingat,” ucap Komarudin.
“Kesetiaan saya kepada Bu Mega dari saya kecil sampai sekarang itu karena kesetiaan Bu Mega pada negara,” tambahnya.
Komarudin juga menyinggung Anggota Komnas HAM PBB yang sempat mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Menurut dia, itu hal yang memalukan.
Baca: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
Komarudin menilai justru dengan penggunaan hak angket, Indonesia ingin menunjukan bahwa masalah yang terjadi di dalam negeri bisa diselesaikan sendiri tanpa perlu campur tangan pihak luar.
“PBB membicarakan tentang netralitas Presiden Republik Indonesia, kan memalukan” ucap Bung Komar.
“Harusnya hak angket itulah yang meluruskan supaya jangan urusan kecil ini orang asing juga ikut mengatur. Kita juga bangsa beradab, bukan ecek-ecekan,” tegas anggota DPR RI itu.
