Surabaya, Gesuri.id - Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPC PDI Perjuangan Surabaya, Sukadar mengimbau agar semua elemen PDI Perjuangan menjalin komunikasi yang baik jelang Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020.
Hal itu guna memunculkan calon-calon yang berpotensi menjadi calon wali kota (Cawali) Surabaya nanti.
Baca: Elektabilitas Whisnu Tertinggi untuk Cawali Surabaya
"Kami akan mengakomodir suara dari seluruh pengurus anak cabang (PAC) untuk kita jadikan pertimbangan dalam menentukan calon," kata Sukadar, Jumat (14/6).
Sukadar enggan menanggapi potensi PDI Perjuangan mengusung sosok alternatif dari luar partai seperti pada Pilwali 2010 dan 2015, ketika PDI Perjuangan mengusung Tri Rismaharini alias Risma.
Menurut Sukadar, walaupun Risma merupakan sosok yang sukses sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode, namun komunikasi Risma dengan PDI Perjuangan tidak terjalin intensif.
"Sepuluh tahun di dalam pemerintahan Bu Risma ini, komunikasi dengan partai biasa- biasa saja. Gol terakhir memang untuk kepentingan rakyat. Tapi, disamping itu partai politik juga punya kepentingan untuk membesarkan partai," tegas Anggota DPRD Kota Surabaya ini.
Bahkan, lanjut Sukadar, selama ini komunikasi antara eksekutif dengan partai banyak yang 'putus'.
Namun jika kepala daerah tersebut merupakan kader internal partai, menurut Sukadar sosok tersebut tentu akan lebih tahu bagaimana visi misi partai dan arah perjuangan partai.
"Berbeda dengan Bu Risma yang bukan dari kader partai," lanjutnya.
Namun Sukadar menyangkal adanya benturan kepentingan rakyat dengan kepentingan partai.
"Artinya bukan di situ. Partai juga pro kesejahteraan rakyat. PDI Perjuangan juga bagian dari warga kota Surabaya." lanjutnya.
Harapan PDI Perjuangan, lanjut Sukadar, tokoh yang diusung berkomitmen untuk berkomunikasi dengan partai (PDI Perjuangan) sebelum mengambil langkah atau kebijakan.
Karena partai pun dalam hal ini PDI Perjuangan juga mempunyai saran, usulan, dan pemikiran yang konstruktif untuk dijadikan pertimbangan Wali Kota Surabaya dalam mengambil keputusan.
Baca: 1.005 Anak Ranting Inginkan Whisnu Jadi Cawali Surabaya
Sukadar mencontohkan soal penanganan Risma terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) dan olahraga yang dilakukan tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan partai.
"Penataan PKL misalnya, sebelum digusur harusnya ada tempat untuk relokasi lebih dulu. Ada solusi dulu. Kemudian di bidang olahraga, Persebaya itu kan kebanggan warga kota Surabaya. Mess kan diambil pemkot. Padahal itu kebanggaan warga kota, akhirnya Persebaya kesulitan cari tempat," ungkapnya.
