Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (Jabar) Ono Surono menyebut, tidak ada satupun partai di Tanah Pasundan yang bisa mengusung Cagub dan Cawagub Jawa Barat tanpa membangun kerja sama politik.
Oleh karena itu, PDI Perjuangan Jawa Barat juga akan membangun kerja sama politik dengan parpol lain.
Demikian dikatakan Ono Surono di Rakernas V PDI Perjuangan Hari kedua, di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (25/5/2024).
"Kami memang sudah mempersiapkan dari Mei 2024 dan saat ini progres berjalan. Tentunya bagi Jabar, kami buka peta politik dahulu untuk Pilkada Jabar, tidak ada satu pun parpol yang bisa mengusung sendiri. Jadi, intinya parpol di Jabar harus kerja sama dengan partai lain untuk bisa mengusung cagub dan cawagub," kata Ono.
Ono berujar bahwa PDI Perjuangan memang belum pernah menang Pilkada Jawa Barat sejak kontestasi politik di provinsi beribu kota Bandung itu dilaksanakan dari reformasi sampai 2018.
Maka dari itu, ujar Ono, PDI Perjuangan mengincar posisi Cawagub Jabar bisa ditempati oleh kader internal parpol berkelir merah itu.
"PDI Perjuangan, kami tentunya sadar betul, sejak era reformasi sampai pilkada yang terakhir 2018, PDI Perjuangan tidak pernah memenangkan Pilkada Jawa Barat, sehingga kami sadar betul dan tentunya kami dengan sekarang ini peringkat keempat, tentunya kami sadar bahwa kami agaknya tidak mungkin untuk mengincar nomor satu, jadi kami PDI Perjuangan akan mengincar posisi dua, di posisi wakil gubernurnya," tutur Ono.
Namun, Ono belum bisa membeberkan sosok dari kader internal PDI Perjuangan yang akan diusung sebagai Cawagub Jawa Barat 2024.
"Siapa itu? Ya, tentunya partai mempunyai kader-kader yang banyak di jawa barat, yang tentunya saat ini DPP beserta tim yang telah ditugaskan, sudah mulai melakukan pemetaan, siapa kader internal PDI Perjuangan di Jabar yang nanti akan disandingkan dengan calon gubernurnya," terang Ono.
Ono berharap pelaksanaan pilpres dan pileg 2024 yang penuh kecurangan secara terstruktur, sistematis, masif (TSM) tidak terulang Pilkada serentak 2024.
Semisal, terang Ono, Pilkada serentak 2024 tidak diwarnai penggunaan APBN atau APBD untuk calon tertentu sampai keberpihakan TNI dan Polri.
"Tentunya ada catatan bagi kami, pilpres dan pileg kemarin, kami semua sepakat ada beberapa hal yang menjadi catatan bagaimana netralitas TNI-Polri, bagaimana penggunaan APBN, APBD, dan program pemerintah, mudah-mudahan di pilkada tidak terjadi lagi dan ini menjadi komitmen kita bersama," pungkasnya.
