TAK terasa Pancasila sudah berusia 73 tahun sejak dicetuskan pertama kali oleh Presiden pertama RI, Soekarno pada 1 Juni 1945. Selama rentang waktu yang panjang tersebut, ancaman untuk mengganti ideologi Pancasila kerap datang silih berganti. Namun, sampai kini Pancasila masih tetap kokoh berdiri dan berakar kuat di bumi pertiwi.
Pada awalnya, Pancasila tidak semata dilahirkan begitu saja, melainkan melalui sebuah proses elaborative yang melibatkan demokrasi partisipatif dengan musyawarah untuk mufakat para pendiri bangsa ini. Hal ini bisa disimak dari catatan risalah sidang anggota Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dengan jumlah 67 orang yang resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945.
Masa sidang BPUPK sendiri berlangsung sebanyak dua kali. Sidang pertama adalah pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan sidang kedua adalah berlangsung pada tanggal 10-17 Juli 1945. Pada masa sidang pertama pada 29 Mei 1945, Ketua BPUPK Radjiman Wediodiningrat mengajukan pertanyaan kepada rapat :“Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?. Kebanyakan anggota rapat tidak mau menjawab pertanyaan tersebut, karena takut pertanyaan itu akan menimbulkan persoalan filosofi yang panjang.
Meski demikian ada tiga tokoh yang dikenal mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Mereka adalah Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Waktu itu, Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pidato pada tanggal 29 Mei 1945 tentang dasar Indonesia merdeka, melampirkan rancangan Undang-Undang Dasar Sementara hingga ikut terbawa perasaan emosional saat menyatakan perasaan mengenai kemerdekaan Indonesia.
Akibatnya, Panji Soeroso selaku Fuku Kaityo (Wakil Ketua) menegur Muhammad Yamin sebanyak empat kali karena dianggap tidak menjawab pertanyaaan esensial mengenai landasan filsafat dasar Indonesia merdeka yang diajukan oleh Radjiman Wediodiningrat. Dengan kata lain pidato Muhammad Yamin tersebut sama sekali tidak menyentuh substansi permasalahan yang diajukan. Meski demikian, Mohammad Yamin menyampaikan inti lima hal yang berjudul Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia yaitu :
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Peri Kesejahteraan Rakyat
Selain Muhammad Yamin, rapat waktu itu diikuti oleh Margono, Sosrodiningrat, Soemitro, Wiranatakosoema, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Soedirman, Dasaad, Rooseno, dan Aris. Akibatnya rapat diskors untuk dilanjutkan lagi pada tanggal 30 Mei 1945.
Kemudian di tanggal 30 Mei 1945, ada sembilan orang yang berpidato pada sidang BPUPK. Kesembilan orang tersebut adalah Hatta, H. Agoes Salim, Samsoedin, Wonsonagoro Soerachman, Soewandi, A. Rachim, Soekirman, dan Soetardjo. Dalam rapat ini pidato Hatta sama sekali tidak menjawab dengan jelas pertanyaan Radjiman Wediodiningrat tersebut hingga akhirnya rapat kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 31 Mei 1945.
Sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945 terdapat 14 orang anggota yang diberi kesempatan untuk berbicara. Tidak hanya Soepomo saja melainkan ada nama-nama lain seperti Abdul Kadir, Soepomo, Hendromatono, Muhammad Yamin, Sanoesi, Liem Koen Hian, Moenandar, Dahler, Soekarno, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Koesoema Atmaja, Oei Tjong Hauw, Parada Harap dan Boentaran. Pidato pada tanggal 31 Mei ini yang sangat dikenang adalah Soepomo karena dia mencoba menjawab pertanyaan Radjiman Wediodiningrat tentang dasar Indonesia merdeka. Soepomo mengajukan lima dasar yaitu :
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat
Dalam pidatonya, Soepomo tidak pernah menyebut bahwa kelima hal itu adalah sebagai dasar Indonesia merdeka atau bahkan menyebutnya dengan istilah Pancasila. Konteks pidato Soepomo kala itu adalah berbicara mengenai struktur sosial Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat keleluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggaraan keinsyafan keadilan rakyat. Soepomo juga menyebutkan mengenai aliran pikiran (staatsidee) Indonesia di masa depan yaitu sebagai negara integralistik.
”Menurut faham integralistik negara tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
Dalam hubungan antara agama dan negara Soepomo sependapat dengan pidato Hatta pada tanggal 30 Mei 1945 mengenai pemisahan antara urusan keagamaan dan urusan kenegaraan. Berdasarkan hal itu maka pada tanggal 31 Mei 1945 Soepomo tidak menjelaskan dasar Indonesia merdeka yang berjumlah lima.
Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno lantas diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato mengenai dasar Indonesia merdeka. Sebelum menjawab pertanyaan dari Radjiman tersebut, Soekarno terlebih dahulu mengoreksi pidato para anggota BUPK yang selama tiga hari berturut-turut gagal memberikan jawaban yang memuaskan Radjiman Wediodiningrat tersebut. Menurut Soekarno, yang ditanyakan oleh Radjiman Wediodiningrat tersebut adalah dasar Indonesia merdeka dalam artian philosofiche grondslag.
Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua Yanng Mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua Yang Mulia? Paduka Tuan Ketua Yang Mulia minta kepada sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan dalam pidato saya ini.
Maaf, beriboe maaf! Banjak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itoe dioetarakan hal-hal jang sebenarnja boekan permintaan padoeka toean Ketoea jang mulia, jaitoe boekan dasarnja Indonesia Merdeka. Menoeoroet anggapan saja, jang diminta oleh Padoeka toean Ketoea jang moelia ialah, dalam bahasa Belanda: “Philosofische grondslag” daripada Indonesia Merdeka. Philosofische grondslag itoelah poendamen, filsafat, pikiran-jang-sedalam-dalamnja, djiwa, hasrat-jang sedalam-dalamnja oentoek diatasnja didirikan gedoeng Indonesia Merdeka jang kekal dan abad
Sebelum Soekarno menjelaskan mengenai philosfische grondslag, di bagian awal pidatonya Soekarno menjelaskan mengenai perkataan merdeka. Merdeka adalah politieke onafhan-kelijkheid,political independence yang tidak lain tidak bukan adalah satu jembatan emas. (Lahirnya Pancasila 2016 : 263)
Saudara-saudara! Apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun ’33 saya telah menulis satu risalah, risalah yang bernama “Mencapai Indonesia Merdeka.” Maka di dalam risalah tahun ’33 itu telah saya katakan bahwa kemerdekaan, politieke onafhan-kelijkheid, political independence tak lain dan tak bukan ialah satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat.
Pada bagian isi pidato Soekarno juga menyebutkan bahwa philosfische grondslag yang dimaksud adalah weltanschauung . Soekarno lantas menyebut bahwa weltanschauung Hitler dalam mendirikan Jermania adalah “nasional-sozialistische weltanschauung” atau filsafat nasional-sosialisme. Kemudian Lenin mendirikan negara Soviet di atas satu weltanschauung yaitu Marxistiche, Historich-materalistische weltanschauung. Nippon mendirikan negara Dai Nippon di atas weltanschauung yaitu Tennoo Koodoo Seishin maka dengan Weltanschauuung apakah Indonesia akan didirikan? Soekarno dengan tegas menyatakan bahwa “Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia.
Barulah selepas menjelaskan philosfische grondslagdanweltanschauung, Soekarno kemudian menjelaskan satu persatu isi Pancasila tersebut. Soekarno selain menjawab dan mengkritisi pidato yang telah disampaikan peserta sidang juga mengajukan konsep dan gagasan dasar Indonesia merdeka yakni lima sila atau Pancasila. Pidato ini kemudian disepakati sebagai lahirnya Pancasila.
Saudara-Saudara! “Dasar-dasar Negara” telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma ini tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra. Apalagi yang lima bilangannya? (seorang yang hadir: Pendawa Lima). Pendawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma; tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya Panca-Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal 3 saja.
Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasan yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah dahulu yang saya namakan socio-nationalisme. Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tapi politiek-economische-democratie, yaitu politieke-democratie dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu: inilah yang dulu saya namakan socio-democratie.
Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: socio-nationalisme, socio-demokratie, dan ke–Tuhanan. Kalau tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadi koesoema buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia! – semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong.
“Gotong-royong” adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”, saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo: satu karyo, satu gawe! Gotong-royong adalah membanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu- binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagian semua. Holupis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong-royong.” Prinsip gotong royong diantara yang kaya dan tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia.
