Ikuti Kami

DPC PDI Perjuangan Sidoarjo Gelar Diklat Kader Madya

Peserta diklat harus mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir.

DPC PDI Perjuangan Sidoarjo Gelar Diklat Kader Madya
Ilustrasi. DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

Sidoarjo, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Sidoarjo menggelar Pendidikan Kader Partai Penugasan Khusus Anggota Legislatif yang diikuti Ratusan Anggota DPRD Kota/Kab Periode 2019-2024.

Hal itu untuk meningkatkan SDM kader PDI Perjuangan se-Jawa Timur, dikutip dari fajarnusantaranews.com, Jumat (5/9).

Badiklat DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Bambang Yuwono menegaskan peserta diklat harus mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir.

“Sehingga setelah selesai mengikuti diklat, bisa mendapatkan pengetahuan yang utuh untuk kemudian bisa diterapkan dalam tugas-tugas kedewanan,” kata Bambang Yuwono.

Sejumlah materi akan disampaikan pada kaderisasi setara tingkat madya tersebut, Diantaranya implementasi Pancasila dalam fungsi legislasi atau pembuatan perda, penganggaran, dan pengawasan. selain itu materi teknis semisal analisis perda dan menggagas perda inisiasi. 

Anggota Legislatif PDI Perjuangan Sidoarjo wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kader Madya untuk persyaratan penugasan Anggota DPRD Sidoarjo yang diwajibkan oleh partai. Selain itu, mereka harus mempunyai Sertifikat Madya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim sekaligus Steering Comitee Diklat Kader Madya Sri Untari Bisowarno, dalam pengarahannya mengatakan, pendidikan kader yang akan berlangsung hingga Minggu (8/9) itu digelar untuk menggembleng para anggota dewan yang sedianya akan bertugas hingga lima tahun mendatang. 

“Kaderisasi untuk menggembleng para anggota dewan. Agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin,” kata Untari.

Tak kalah penting dari itu, kata Sri Untari yang juga anggota DPRD Jatim ini, agar kader yang bertugas di legislatif mempunyai paradigma penyelenggaraan bernegara yang terencana dan berjangka panjang.

“Legislatif juga mesti  memastikan arah dan kebijakan pembangunan di daerah masing-masing sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Quote