Ikuti Kami

Oligarki Orde Baru Berusaha Ambil Alih Negara

Mereka tidak nyaman dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan sipil, yang direpresentasikan oleh pemerintahan Jokowi.

Oligarki Orde Baru Berusaha Ambil Alih Negara
Direktur Megawati Institute Arif Budimanta (kiri) dalam Diskusi Publik Megawati Institute bertajuk Bernegara dengan Akal Sehat, Antara Fakta dan Propaganda di kantor Megawati Institute, Jakarta, Selasa (5/3). Foto: Gesuri.id/ Hiski Darmayana.

Jakarta, Gesuri.id - Direktur Megawati Institute Arif Budimanta mengatakan kini oligarki yang sudah menikmati privilage di era Orde Baru ingin kembali mengambil alih negara.  

Mereka tidak nyaman dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan sipil, yang direpresentasikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. 

Baca: Korupsi Tak Lepas dari Sistem yang Dibangun Sejak Orba

Arif mengatakan hal itu dalam Diskusi Publik Megawati Institute bertajuk Bernegara dengan Akal Sehat, Antara Fakta dan Propaganda di kantor Megawati Institute, Jakarta, Selasa (5/3).

"Jadi di era Orde Baru, yang merupakan era Predatory State, oligarki ini begitu berkuasa di semua sektor. Kini, mereka tak nyaman dengan berbagai kebijakan pemerintahan sipil sehingga berusaha untuk berkuasa kembali," kata Arif. 

Karena itu, lanjut Arif, tak heran apabila banyak fitnah yang menyerang pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu tak bisa dilepaskan dari ketidaknyamanan oligarki di masa lalu tersebut.

"Dahulu, ada menteri di era Pak Habibie, yakni pak Adi Sasono, dituduh PKI karena berbicara redistribusi aset. Kini, pemerintahan yang melakukan redistribusi tanah, juga difitnah PKI," kata Arif, yang pernah berjuang melawan rezim Orde Baru ini. 

Arif menambahkan, persoalan kepemilikan tanah yang disinggung oleh Jokowi dalam Debat Capres lalu esensinya bukan pada kepemilikan tanahnya, namun komitmennya pada keadilan sosial. Sebab, lanjut Arif, bagaimana mungkin berbicara soal keadilan sosial namun dirinya sendiri pernah merasakan 'berkah' dari ketimpangan sosial' masa lalu.

"Jadi, yang disentil pak Jokowi itu adalah komitmennya pada keadilan sosial. Bagaimana mungkin seorang yang pernah menjadi bagian dari oligarki masa lalu dan menikmati privilage di masa lalu berupa kepemilikan lahan luas itu berbicara keadilan sosial?," tegas Arif.

Oleh sebab itu, lanjut Arif, kita tak boleh kembali ke masa yang dikuasai oligarki itu. Sebab, masa itu adalah masa yang tidak menjamin kesetaraan bagi semua warga.

Baca: Pilpres 2019 Jadi Pertarungan Reformis dan Orba

Arif mencontohkan warga Jerman, yang hingga kini sangat tidak ingin kembali ke era rezim NAZI. Bahkan, membicarakan NAZI dan Hitler pun mereka tak mau. 

"Di era Orde Baru dulu, orang-orang sipil seperti saya penuh dengan pertanyaan: bagaimana masa depan orang sipil seperti saya, di kala militer mendominasi kehidupan berbangsa dan bernegara kala itu? Di era kini, orang sipil biasa seperti Jokowi bisa jadi Presiden. Jangan sampai kita kehilangan masa ini dan kembali ke masa lalu," pungkas Arif.

Quote