Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan menyayangkan sikap kubu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang terlalu mempolitisir dugaan kasus penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet,
Hal ini berbanding terbalik pada penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.
Baca: Eva Sayangkan Ratna 'Curhat' di Medsos
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai kubu Prabowo-Sandi terbukti lebih mengedepankan kepentingan politik dibanding rasa kemanusiaan.
"Kita ini negara hukum. Jika tim pemenangan Prabowo-Sandi betul-betul memiliki bukti otentik atas penganiayaan tersebut, segera laporkan polisi. Tempuh jalur hukum dan minta visum et repertum sehingga publik mendapatkan kejelasan atas persoalan tersebut," ujar Hasto melalui keterangan tertulisnya, Rabu (3/10).
Hasto mengatakan dugaan kasus penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet telah menimbulkan penggiringan opini yang kemudian menuduhkan bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab Presiden RI Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut sangat menciderai kecerdasaan publik.
"Rakyat tahu bahwa Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf tidak memiliki tradisi kekerasan sama sekali. Sementara yang disana memiliki banyak pengalaman kelam terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan," ucap Hasto.
Hasto mengatakan apa yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandi terhadap dugaan kasus penganiayaan Ratna Sarumpaet hanya menghadirkan atraksi playing victim yang sangat tidak etis, terlebih pada saat Indonesia tengah beduka karena bencana alam di Sulteng.
"Apa yang dipertontonkan dengan mempolitisasi kasus kekerasan secara sepihak tanpa adanya laporan ke polisi dan keterangan resmi dari rumah sakit, hanya menghadirkan atraksi playing victim yang tidak etis dan telah mengusik rasa kemanusiaan kita. Sebab saat ini perhatian seluruh bangsa ditujukan pada upaya menolong rakyat yang menjadi korban bencana. Kehadiran Pak Jokowi hari ini kembali ke Palu karena suara hati kemanusiaan itu," papar Hasto.
Oleh karenanya PDI Perjuangan mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para elit politik, agar benar-benar bertindak tulus, mengedepankan mata hati dan memperkuat bela rasa serta melakukan hal-hal nyata untuk bantu korban bencana alam di Sulteng.
Baca: Hoaks: Musuh Demokrasi Zaman Now, Selain Politik Uang
Lebih lanjut Hasto menyinggung prihal banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1998 yang tak kunjung terungkap, di mana saat itu Prabowo menjabat sebagai Pangkostrad.
"Pembelaan yang diungkap atas kasus Ratna Sarumpaet oleh tim Prabowo tersebut hanya akan positif apabila mereka juga membela lebih hebat lagi terhadap Kasus Semanggi ataupun penculikan aktivis serta pembunuhan Marsinah di era Rezim Soeharto," ucapnya.
