Pacitan, Gesuri.id - Politik dramatisasi masih berkembang subur dalam dinamika kehidupan selama ini. Tak sedikit para elit politik, baik yang duduk di parlemen maupun pejabat eksekutif yang menyuarakan lelucon-lelucon yang jauh dari arti politik secara substansial. Demikian disampaikan Nursuhud, anggota Komisi IX DPR RI, baru-baru ini.
Baca: Menghadirkan Jurnalisme dengan Visi Positif
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyebut bahwa politik dramatisasi tak lepas dari peran media. "Dramatisasi politik itu terjadi juga tak lepas dari 'kegenitan' pers selama ini. Pers yang mestinya berperan menyuarakan arti politik yang substansial, namun ikut terbawa arus dengan fragmentasi politik yang dikembangkan para elit," ujar legislatif pusat tiga periode ini saat ditemui di kediamannya Jl HOS Cokroaminoto Pacitan.
Nur yang saat ini kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dapil VII Jatim tersebut menegaskan, politik substansial merupakan pengejawantahan kehidupan dunia keseharian. Dia lantas menganalogikan seperti halnya perjalanan anak sekolah.
"Bagaimana mereka bersekolah yang baik, taat pada aturan yang ada. Namun bukan bagaimana sekolah itu hanya untuk sekadar mendapatkan kelulusan misalnya. Contoh dunia keseharian ini yang cenderung didramatisir oleh sekelompok elit, sehingga substansi politik yang sebenarnya menjadi bias," jelasnya.
Baca: Kebebasan Pers Bukan untuk Sebar Hoax
Perilaku-perilaku semacam itu lebih dipengaruhi oleh sistem perekrutan kader yang dinilainya salah, bahkan terkesan bobrok. "Begitu pun dengan regulasi yang diciptakan juga cenderung menyimpang tanpa mengadopsi sebuah sistem politik yang substansial. Mereka lebih mengedepankan sebuah nilai transaksional dalam sebuah proses politik. Inilah yang melahirkan karya-karya drama politik," tandasnya.
