Surabaya, Gesuri.id - Komisi X DPR RI mendukung langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menghapus Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021.
Bahkan anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno mengungkapkan rencana tersebut bukan hal baru.
Baca: Puan Minta Mendikbud Jelaskan Penghapusan Kebijakan UN
Sebab, sejak 10 tahun lalu Fraksi PDI Perjungan telah memperjuangkan penghapusan UN.
"Jadi kami senada ya," kata Puti di Surabaya, Rabu (25/12).
Dia menyatakan, UN bukan hanya sekedar dihapus. Melainkan juga melakukan proses assesment terhadap perkembangan siswa.
Parameternya, dilihat dari nilai rapor, proses literasi. "Jadi itu bukan hanya di akhir. Tapi evaluasi di tengah semester juga," kata cucu Proklamator RI, Ir Soekarno ini.
Puti memastikan jika teknis lebih lanjut terkait UN ke depan akan terus dibahas bersama pemerintah. "Masih banyak (yang harus dibahas)," ujar dia.
Terpisah, Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana pun turut memastikan jika Pemerintah Kota (Pemkot) sepakat dengan rencana Menteri Pendidikan itu.
"Tidak ada masalah, kita pada prinsipnya mendukung untuk itu (penghapusan UN)," ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Baca: Andreas Pareira: Istilah UN Dihapus Bikin Masyarakat Heboh
Menurut dia, paling penting para siswa tidak hanya menjadikan UN sebagai faktor kelulusan. Namun, proses belajar mengajar dinilai penuh untuk kelulusan.
"Jadi penilaian penuh. Untuk SD 6 tahun, 3 tahun untuk SMP, SMA, dan SMK," jelas Whisnu.
