Sleman, Gesuri.id – Anggota DPR Andreas Eddy Susetyo mengingatkan pengelolan dana desa harus transparan dan akuntabel.
Sebab dana desa sangat stretegis untuk pembangunan desa, sehingga harus benar-benar sampai ke rakyat dan dirasakan manfaatnya. Apalagi setiap tahun alokasi dana desa di APBN terus meningkat.
Baca: PDI Perjuangan Tak Pernah Tolak UU dan Dana Desa
"Karena itu mekanisme penggunaan dan laporan pertanggung jawab dana desa harus jelas," kata Andreas di Sleman, Rabu (22/5/2019).
Andreas mengatakan, kedatangan BAKN ke Sleman untuk optimalisasi pemanfaatan Dana Desa guna meningkatkan pembangunan dan perekonomian di Sleman. Untuk itu, sebagai mitra Badan Pemeriksa Keuagan (BPK), siap mendampingi dan memberi masukan-masukan soal pengelolaan keuangan, khususnya dana desa tersebut.
"Karena tupoksi BAKN DPR memang untuk menelaah dan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
Untuk itu, terus akan melakukan komunikasi dan membangun sinergi yang baik dengan para pemangku kepentingan, terutama dalam memaksimalkan pemanfaatan dana desa, termasuk bagaiman membuat laporan dengan baik sesuai aturan.
Baca: Jokowi Tinjau Pembangunan 'Sport Tourism' dari Dana Desa
Sementara itu Bupati Sleman Sri Purnomo menjelaskan secara umum desa-desa di Sleman telah mengunakan dana desa dengan baik dan sesuai dengan aturan.
Di antaranya digunakan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut. Seperti desa wisata Tebing Breksi, Prambanan, Puri Mataram, Sleman dan Kampung Flory, Mlati, sehingga keberadaan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
