Jakarta, Gesuri.id - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terlebih dulu berburu di ladang sendiri untuk memberantas korupsi.
Imbauan itu disampaikan Ganjar menyusul dugaan keterlibatan 93 pegawai KPK dalam skandal pungutan liar di Rutan KPK. Skandal itu menunjukkan terjadinya pengeroposan nilai-nilai integritas yang sangat serius di tubuh KPK, meskipun KPK menyatakan proses penegakan etik dan dugaan tindak pidana masih berjalan secara independen.
"Ini menyangkut integritas. Kalau KPK mau berburu untuk memberantas korupsi, ini salah satu ladangnya, pungli," kata Ganjar, di sela pertemuan dengan supir truk di Terminal Bus Kota Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024).
Menurut dia, pencegahan korupsi harus terus-menerus dilakukan, antara lain melalui pengawasan yang ketat. Jika tidak, KPK tidak dapat menjalankan fungsinya, dan akan selalu muncul kejadian serupa di kemudian hari.
"Kalau ini tidak dilakukan, itu seperti namanya kapok lombok, makan cabe kepedesan. Ngomong tobat-tobat, tapi besok dicoba lagi, kumat lagi," ujar Ganjar.
Capres berambut putih itu, menyampaikan skandal pungli yang melibatkan 93 pegawai, KPK harus direformasi agar kredibilitas KPK dapat ditegakkan kembali.
Selain itu, transparansi juga harus terus dilakukan KPK, dan pengawasan dari masyarakat juga harus berjalan sebagai alat kontrol.
"Kalau tidak, KPK tidak bisa juga menjalankan fungsinya. Kejadian pungli di internal KPK itu, ya karena lemahnya pengawasan, ternyata nilai yang ada di dalam pun tidak seperti yang didengungkan. Ini yang mesti direformasi. Maka buat KPK kembalikan lagi kredibilitasnya, tapi semua harus ikut dalam pencegahan korupsi," tutur Ganjar.
Siap Debat
Ganjar juga menyampaikan siap menghadapi PAKU Integritas yang diselenggerakan KPK di Gedung Merah Putih, Rabu (17/1/2024) malam.
Dia juga mengungkapkan dua konsep pemberantasan korupsi yang sudah dipersiapkan, salah satunya telah dilakukan sejak Ganjar mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2013.
Setahun setelah menjabat Gubernur Jawa Tengah, pada 2014, Ganjar mengajak para kepala sekolah di 35 Kabupaten/Kota untuk menandatangani kesepakatan penerapan pendidikan antikorupsi.
Menurut Ganjar, penekanan akhlak yang baik untuk mencegah tindakan korupsi harus dilakukan dari tingkat sekolah, agar sistem pencegahan bisa dibangun dari nilai-nilai baik yang tertanam pada siswa yang merupakan genersi penerus bangsa.
"Di Jawa Tengah, saya mulai dari sekolah dengan pendidikan antikorupsi. Kenapa mulai dari sekolah? Karena ini membangun sistem pencegahan, supaya nilai baik yang diperoleh siswa itu tertanam," ujar Ganjar.
Selain itu, pencegahan korupsi juga harus dilakukan setiap pengelola uang negara atas kesadaran sendiri, tanpa perlu menunggu inisiatif dari KPK.
"Kita-kita ini yang mengelola duit negara dari daerah sampai pusat yang harus bisa melakukan pencegahan terus menerus. Kita yang harus inisiatif, tidak perlu dari KPK," kata Ganjar.
