Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mendukung jika Organisasi Papua Merdeka (OPM) dimasukkan daftar teroris internasional.
Dengan begitu OPM gerakannya akan terbatas. Bahkan OPM pun akan mengalami kesulitan pendanaan.
Baca: Pemerintah Kecam 'Award' Dewan Kota Oxford ke Tokoh OPM
“Wacana tersebut boleh-boleh saja. Tentunya kalau OPM dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh PBB maka ruang gerak mereka akan sangat terbatas. Organisasi tersebut akan kesulitan mendapatkan pendanaan dan semua yang diketahui sebagai aset organisasi tersebut akan dibekukan,” kata Charles.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan proses memasukan OPM sebagai teroris internasional tidak mudah. Apalagi negara yang mengusulkan harus mempunyai bukti OPM sebaga teroris internasional.
“Negara pengusul harus memberikan bukti-bukti yang komprehensif bahwa organisasi tersebut bukan sekadar memiliki agenda yang berbeda dengan negara pengusul, tetapi memang melakukan aksi teror dan memiliki jaringan internasional. Dalam kenyataannya proses tersebut tidak mudah. Turki, contohnya, sudah bertahun-tahun belum berhasil memasukkan organisasi separatis PKK (Partai Pekerja Kurdistan) sebagai organisasi teroris dalam daftar PBB,” kata dia.
Atas hal itu, ia menyarankan isu Papua seharusnya dilakukan upaya public diplomacy. Pemerintah Joko Widodo dan pemerintah sebelumnya berbeda dalam membangun Papua.
“Saran saya dalam menghadapi isu Papua di dunia internasional pemerintah harus fokus meningkatkan upaya-upaya ‘public diplomacy’ yang lebih baik. Komunitas internasional harus bisa diberikan pemahaman yang lebih baik soal kondisi di Papua: bahwa pemerintahan Jokowi telah melakukan pendekatan yang berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan yang lalu. Jika di era Orde Baru Suharto memilih pendekatan keamanan dan kekerasan, Presiden Jokowi memilih untuk membangun manusia Papua,” tutur dia.
“Di sisi lain, pemerintah juga bisa mengupayakan agar OPM masuk dalam daftar organisasi teroris yang dikeluarkan oleh negara-negara sahabat. Menurut saya ini akan lebih mudah dan juga tidak kalah efektif dalam membatasi ruang gerak OPM,” sambung Charles.
Baca: Jokowi Buktikan Komitmennya Membangun Papua
Sebelumnya, Hendropriyono meminta OPM dimasukkan ke daftar teroris internasional seperti Quebecer di Kanada dan Basque di Spanyol dan Prancis. Apalagi, katanya, saat ini Indonesia masuk anggota Dewan Keamanan PBB.
“Kita harus berusaha untuk bisa memasukkan OPM seperti juga Jamaah Islamiyah dulu,” sebut Hendro kepada wartawan, Jumat (27/12).
