Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengusulkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendata warga tidak patuh upaya pencegahan penularan COVID-19.
Tujuannya, agar mereka mendapat vaksinasi lebih awal dibanding warga yang patuh.
Baca: Rahmad Minta Pemerintah Siapkan Vaksinasi Bagi Lansia
Lantas Gilbert mengambil contoh awal kasus konfirmasi yang berasal dari warga Depok. Kemudian meluas ke seluruh Jakarta dan kota-kota penyangga karena minim pengawasan, dan ketaatan warga dalam mencegah penularan virus.
Belajar dari kondisi tersebut, Gilbert mengatakan, warga yang tidak patuh protokol kesehatan lebih dulu mendapat vaksin agar mempercepat kekebalan komunitas, herd immunity.
"Kiita harus belajar dari 2 kasus di Depok bisa mengakibatkan kasus merebak ke seluruh Indonesia. Melihat pengawasan kelompok ini agar patuh juga membutuhkan jangka panjang dan tidak semua kemudian jadi patuh, maka kelompok ini harus divaksinasi lebih awal," kata Gilbert di Jakarta, Senin (8/2).
Mantan Wakil Rektor Akademik Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu mengingatkan Pemprov langkah yang perlu dilakukan yaitu validasi data rencana penerima vaksin dan yang sudah divaksin berdasarkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK).
Baca: Lasarus dan Cornelis Resmikan Kantor DPC Kabupaten Landak
Namun, Gilber juga mengkritik NIK tidak dijadikan patokan bagi Pemprov dalam proses vaksinasi.
"Padahal tujuan adanya NIK adalah untuk data dan sudah menghabiskan dana yang sangat besar untuk membuatnya," imbuhnya.
"Saat ini tenaga kesehatan yang menjadi target vaksinasi ternyata tidak tercapai, dan paling rendah di DKI, karena berbagai faktor misalnya data yang terdaftar tidak sesuai dengan data di lapangan,” terang dia.
