Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu meminta seluruh elemen menghentikan perdebatan, berwacana, saling menunggu apalagi menyalahkan dalam menghadapi pandemi cirus corona (COVID-19).
Masinton menyerukan bersatu padu sekaligus bahu-membahu membantu rakyat yang sedang kesulitan dan dilanda kecemasan.
Baca: PDI Perjuangan Magetan Lakukan Hal Ini untuk Tangkal Corona
Masinton menyatakan bahwa arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menanggulangi pandemi virus corona sudah jelas dan tegas. "Semua elemen pemerintahan pusat dan daerah wajib taat asas konstitusi dan perundang-undangan, serta arahan Presiden RI," ujar Masinton.
Legislator PDI Perjuangan itu lantas membeber jumlah pasien positif corona di Indonesia. Per 23 Maret 2020 sudah ada 579 kasus COVID-19, dengan angka kematian 49. Wilayah yang terjangkiti corona pun terus bertambah.
Menurut Masinton, dengan mengacu data tersebut maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk Presiden Jokowi harus melakukan aksi nyata, terutama dalam menyiapkan fasilitas kesehatan dan alat pelindung diri (APD), khususnya bagi tim medis yang berada di garda terdepan dalam memerangi corona.
"Serta mempersiapkan peralatan lainnya yang siap didistribusikan kepada masyarakat yang rentan terkena virus corona," ujarnya.
Dia menambahkan, seluruh kepala daerah wajib menggerakkan seluruh instrumen pemerintahan daerah dari mulai dinas-dinas hingga jajaran desa dan kelurahan.
"Dengan menghadirkan peran negara di tengah masyarakat yang sedang cemas dan prihatin," ungkapnya.
Baca: Basmi Corona, Permudah Impor Atau Siapkan Eskavator
Lebih lanjut Masinton juga menyinggung soal wilayah DKI Jakarta yang menjadi episentrum penyebaran COVID-19. Menurut Masinton, warga ibu kota belum merasakan hadirnya peran negara di wilayah lingkungan mereka, khususnya di daerah pemukiman padat dan rentan virus corona.
"Gerakkan seluruh aparatur pelayanan masyarakat di kecamatan, kelurahan hingga RW dan RT seluruh Jakarta. Khususnya pelayanan kesehatan," ujarnya.
Masinton menegaskan bahwa kunci keberhasilan mengatasi krisis adalah kesolidan, koordinasi dan totalitas melayani rakyat. Menurutnya, bila salah satu elemen melakukan insubordinasi atau pembangkangan dan sabotase kebijakan, akibatnya akan fatal dan rakyatlah yang menjadi korban.
