Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar APBD digunakan untuk program-program yang bersifat padat karya tunai dengan pelibatan lebih banyak masyarakat.
"Saya tadi pesan ke Pak Gubernur, kalau bisa yang dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota itu juga bisa dilaksanakan sebagian dengan padat karya agar membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya di masyarakat," ujar Presiden.
Baca: Jokowi Ingin Pekerjaan Daerah Pakai Sistem Padat Karya Tunai
Kepala Negara mengemukakan itu saat meninjau pelaksanaan program padat karya tunai berupa pembangunan jalan lingkungan di Kampung Kokoda, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Jumat, sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Selama ini program padat karya tunai dilaksanakan oleh pemerintah melalui beberapa kementerian. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat, saat meninjau program padat karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Presiden Joko Widodo berharap pemerintah daerah dapat menjalankan program padat karya tunai yang dibiayai APBD.
Baca: Konvoi "Chopper", Cara Jokowi Kampanye Cinta Produk Lokal
Di tingkat pusat, pria yang kembali diusung PDI Perjuangan dalam Pilpres 2019 itu juga telah menginstruksikan kementerian-kementerian untuk memperbanyak pelaksanaan program padat karya tunai di daerah.
"Seluruh kementerian juga saya perintahkan agar memperbanyak padat karya tunai, baik di Kementerian Desa, Perhubungan, dan BUMN," tuturnya.
Di bawah guyuran hujan dengan berpayung merah, Presiden meninjau pembangunan jalan lingkungan yang mempekerjakan tenaga setempat sebanyak 30 orang.
Selama menjalankan pekerjaan pembangunan tersebut, mereka menerima upah sebesar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per harinya.
Jalan lingkungan yang merupakan kelanjutan dari pembangunan jalan akses sepanjang 150 meter pada 2017 itu rencananya akan dibangun sepanjang 75 meter dan dilengkapi oleh saluran drainase sepanjang 150 meter. Nilai anggaran untuk pembangunan kali ini adalah sebesar Rp133 juta.
Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk turut memperbaiki rumah-rumah di wilayah setempat.
Berdasarkan informasi, saat ini terdapat 84 unit rumah yang akan dilakukan perbaikan dengan menggunakan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
