Jakarta, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan masih ditemukannya pejabat daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski ada aturan yang tegas upaya pencegahan tindak pindana korupsi, namun upaya menghilangkan budaya korupsi yang masih dilakoni sejumlah kepala daerah cukup sulit.
Baca: Legislator Minta Pemprov DKI Terbuka Soal Data PNS Korupsi
"Kalau ditanyakan bagaimana cara supaya tidak ada perangkat daerah yang korupsi, yang tidak OTT (Operasi Tangkap Tangan (OTT), ya sulit. Aturannya ada," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (25/10).
Dia juga mengaku akan pasang badan terhadap kepala daerah yang tertangkap KPK karena terlibat korupsi. Diketahui, kemarin malam, KPK meringkus Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra lantaran dianggap melakukan praktik suap terkait jual-beli jabatan.
"Kalau saya dikatakan harus bertanggung jawab, ya saya siap tanggung jawab. Tapi kan trennya menaik," kata dia.
Baca: Sunjaya Dipecat dan Tanpa Bantuan Hukum
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan kepala daerah untuk menghindari area rawan korupsi saat rapat di Istana negara.
Namun kata Tjahjo hal tersebut kembali kepada perilaku dan integritas masing-masing kepala daerah .
"Kembali kepada integritas dan aturannya sudah baik. Bapak Presiden (Jokowi) pun mengumpulkan gubernur, bupati wali kota, jam 3 sampai jam 5 rapat di Istana. Area rawan korupsi yang disampaikan, hati-hati, paham," tandasnya.
