Kendari, Gesuri.id - DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung usulan KONI mengenai alokasi anggaran sebesar 2,5 persen dari APBD/APBN untuk meningkatkan pembinaan sumber daya manusia melalui olahraga.
Wakil Ketua DPRD Sultra Nur Salam Lada mengatakan prinsipnya dewan mendukung setiap gagasan yang bertujuan untuk peningkatan sumber daya manusia, apalagi melalui pembinaan olahraga.
"DPRD berpandangan bahwa pembiayaan pembinaan olahraga membutuhkan sinergitas antara pemerintah, DPRD dan pelaku olahraga. Itu yang penting," kata Nur Salam, politisi PDI Perjuangan.
Baca: Puan Apresiasi Tingginya Minat Masyarakat Berolahraga
Wakil Ketua I KONI Sultra, Ashar mengatakan anggaran pembiayaan sektor olahraga cukup kompleks sehingga dibutuhkan keberpihakan pemerintah dalam hal anggaran.
"Jangan memandang olahraga dari sisi seni, rekreasi dan penyelenggaraan kompetisi tetapi pahami dunia olahraga sebagai wahana pembangunan sumber daya manusia andal," kata Ashar.
Oleh karena itu, pembiayaan sektor olahraga tidak boleh ditempatkan sebagai urusan pelengkap karena berkontribusi menciptakan generasi muda pemimpin masa depan.
KONI Sultra juga mengusulkan revisi larangan pejabat publik menjadi pimpinan organisasi olahraga maupun pengurus cabang olahraga.
"Sudahlah daripada terus menerus UU Sistem Keolahragaan Nomor 3/2007 dilanggar atau terkesan tidak dipatuhi lebih baik direvisi. Toh kenyataannya di daerah membutuhkan figur pejabat publik mengurus olahraga," kata Ashar yang juga Kadis Pemuda dan Olahraga Sultra.
Alasan mendasar pejabat publik didudukkan sebagai pengurus maupun ketua cabang olahraga karena masih langka pengusaha yang mau berkorban untuk pembinaan olahraga.
Baca: Anton Saragih Semangati Peserta Sunat Massal & Tim Olahraga
"Bicara membina olahraga tidak terlepas dari kebutuhan anggaran. Nah, di daerah kita (Sultra) dan mayoritas daerah lain di Indonesia masih menggantungkan harapan pada keuangan APBB dan APBN," katanya.
Pengamat olahraga Muh Nasir mengatakan penggiat olahraga di daerah mengidolakan pejabat birokrasi, kepala dinas dan anggota DPRD menjadi pengurus maupun ketua cabang olahraga karena mereka memiliki potensi finansial.
"Ya, paling mengharapkan partisiapsi pengusaha kontraktor yang menggantungkan harapan pada proyek-proyek pemerintah. Artinya, kontraktor yang dekat dengan gubernur, bupati dan kepala dinas," katanya.
