Gorontalo, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gorontalo Utara menilai perlu melakukan penajaman pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Gorontalo Utara tahun anggaran 2020.
Hal itu disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan Herson Hadi dalam rapat paripurna DPRD Gorontalo Utara dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap lanjutan pembahasan RAPBD Gorontalo Utara, Rabu (31/10).
Baca: DPRD Gorontalo Utara Segera Bahas R-APBD 2019
Menurut dia, struktur RAPBD 2020 mencapai Rp830,5 miliar, dimana pendapatan hasil daerah (PAD) hanya diproyeksikan sebesar Rp33,2 miliar atau hanya 4,01 persen dari total anggaran.
"Proyeksi itu turun dari tahun anggaran 2019 yang mencapai Rp35,6 miliar," katanya.
Setelah dikaji dan dianalisis, kata Herson, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat penajaman pembahasan perlu dilakukan untuk menghasilkan struktur APBD yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya ekonomi makro yang akan bermuara pada naiknya sumber-sumber penerimaan daerah.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti tentang alokasi anggaran pendidikan yang belum memenuhi angka 20 persen dari total RAPBD.
Padahal, kata dia, hal itu menjadi urusan wajib yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Oleh karena itu, kata dia, selain menerima nota RAPBD tahun anggaran 2020 yang disampaikan bupati untuk dibahas, Badan Anggaran DPRD wajib melakukan penajaman pembahasan pada beberapa hal penting, termasuk bidang pendapatan melalui pelaksanaan program yang akan menaikkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
Baca: Dewan Perjuangkan Pembangunan Terminal di Gorontalo Utara
Pada prinsipnya, kata Herson, Fraksi PDI Perjuangan akan menjadi mitra yang baik bagi pemerintah daerah dalam memberikan masukan positif untuk membangun daerah.
"Namun penajaman pembahasan anggaran perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang menyejahterakan dan memajukan daerah itu," katanya.
