Pontianak, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dari Fraksi PDI Perjuangan, Minsen menyatakan pihaknya mendukung penuh rencana pemotongan anggaran perjalanan dinas pada RAPBD 2019 dari Rp220 miliar menjadi separuhnya.
"Sebelumnya, kami dari Fraksi selain itu, menanyakan terkait dengan dana perjalanan dinas yang disebut Gubernur Kalbar, Sutarmidji yang mencapai Rp220 miliar, seperti yang ditulis beliau di media sosial belum lama ini. Jika memang anggarannya mencapai angka itu, kami justru mendukung untuk dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas tersebut," kata Minsen di Pontianak, Selasa (18/9).
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kalbar ini menyatakan, jika memang benar anggaran yang ada sampai sebesar itu, pihaknya juga menginginkan ada pemotongan sebesar 50 persen dari Rp220 miliar tersebut.
"Bahkan, kami mewakili Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung keinginan tersebut, bahkan kalau bisa tidak 50 persen melainkan 60 persen dari Rp220 miliar tersebut," katanya.
Meski demikian, anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalbar ini menginginkan ada perlakuan yang sama untuk semua OPD dilingkungan Pemprov termasuk DPRD.
"Ini harus diperlakukan untuk semua OPD yang ada di lingkungan pemprov termasuk biaya perjalanan dinas di DPRD. Namun ini harus melalui mekanisme pembahasan APBD yang prosedural," katanya.
Pada kesempatan itu dirinya juga ingin meluruskan terkait pemberitaan yang menampilkan kendaraan yang dimiliki oleh pemprov sebanyak 1.216 buah, seperti yang disampaikan oleh Sutarmidji pada akun media sosialnya, dimana kendaraan yang sebanyak itu bukan sepenuhnya kendaraan roda 4 atau mobil.
"Dari data yang kita dapat, rincianya ialah mobil 472 buah, kendaraan roda tiga ada 9 unit, roda dua ada 780, data berdasarkan BPKB yang tercatat dibagian pengelolaan aset daerah. Jadi saya rasa ini perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat," kata Minsen.
Seperti yang dipaparkan sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengaku kaget setelah mengetahui biaya perjalanan dinas yang dianggarkan di RAPBD 2019 Provinsi Kalbar mencapai Rp220 miliar.
Dalam akun "Bang Midji" miliknya di Facebook yang diunggah Sabtu (15/9) menjelang tengah malam, ia menyebutkan bahwa pada hari pertama memimpin rapat koordinasi sempat terkaget-kaget karena sebagian besar dinas dan badan dalam menyusun anggaran hampir tidak mengakomodasi visi dan misinya bersama Ria Norsan selaku Wagub.
Termasuk tentang pendidikan gratis di SMA/SMK. Ia juga baru tahu ternyata ada 1.216 kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Kalbar.
Ia kemudian memutuskan untuk memangkas separuh biaya perjalanan dinas dan mobil dinas. Ia memperhitungkan dalam anggaran sebesar Rp220 miliar artinya setiap hari ada 300 pegawai Pemprov Kalbar yang tidak ada di tempat karena melakukan perjalanan dinas.
Anggaran yang kemudian disisihkan itu dialokasikan untuk pendidikan gratis negeri hingga SMA/SMK.
