Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan infrastruktur yang tengah dikerjakan tidak terpusat di Pulau Jawa semata, tetapi hampir diseluruh belahan Nusantara.
Pembangunan infrastruktur yang berjalan 4 tahun ini agar ada pemerataan kesejahteraan dan kemajuan seluruh wilayah Indonesia.
Baca: Eva dan Masinton Ungkap Kegunaan Pembangunan Infrastruktur
"Orientasi kita memang tidak Jawa Sentris, tidak hanya di Pulau Jawa tapi Indonesia Sentris, inilah perubahannya," kata Presiden di Jakarta, Selasa (27/11).
Presiden menyebut pembangunan infrastruktur besar-besaran terjadi, di mana ratusan kilometer jalan nasional, tol, puluhan bandara dan pelabuhan dibangun pemerintah.
"Akan tetapi, beragam infrastruktur itu tak melulu dibangun di Pulau Jawa, karena kita ingin membangun Indonesia untuk sebuah keadilan sosial," tutur Jokowi.
Presiden mengatakan pembangunan harus dilakukan merata agar ada sentra-sentra ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
Dia menunjukkan ketiadaan ego politiknya dengan memilih pembangunan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia.
"Kalau saya orang politik, yang benar (infrastruktur) dibangun di Jawa karena penduduk padat, 60 persen kurang lebih. 'return' (timbal balik) ekonomi di sini di Jawa, dan return politik juga baik. Tapi risiko itu sudah dihitung dan kami memilih yang Indonesia sentris karena kami ingin membangun Indonesia untuk keadilan sosial, untuk memunculkan sentra-sentra ekonomi baru," ujar Jokowi.
Beragam infrastruktur yang dibangun disadari Jokowi tak akan terasa dampaknya secara instan.
Dia menyebut pembangunan masif yang dilakukan saat ini ibarat pil pahit yang harus dirasakan sebelum Indonesia menjadi bangsa dan negara kuat serta sehat.
Dia mengungkit sejak berkuasa sudah ada banyak program yang pemerintahannya jalankan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Baca: Rendy: Pembangunan Infrastruktur Gerakkan Roda Perekonomian
Selain pembangunan masif menggunakan realokasi dana subsidi, pemerintahan Jokowi juga telah memangkas banyak regulasi untuk mempermudah izin usaha.
Hasilnya, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia baik dari posisi 120 lebih ke 72 dari seluruh negara di dunia.
"Pemberdayaan ekonomi kecil kami lakukan. KUR [Kredit Usaha Rakyat] sebelumnya 22-23 persen kita subsidi bunganya, menjadi 7 persen yang bisa dinimati UMKM. Bank wakaf mikro juga kami dirikan di pondok-pondok pesantren. Memang belum banyak, tapi paling tidak kami mulai ekonomi umat juga perlu diperhatikan," ujarnya.
