Surabaya, Gesuri.id - Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan bahwa pengajuan anggaran untuk pembangunan rumah instalasi pengelolaan limbah (IPL) B3 terlalu mendadak.
Bahkan di pembahasan anggaran perubahan anggaran APBD 2018 juga tidak ada menyinggung pembangunan pengelolaan limbah dengan incheerator itu.
Baca: Rudianto Turun Tangan Benahi Saluran Limbah Pasar di Babel
"Pengajuan ini sangat mendadak, bahkan di pembahasan APBD 2018 murni dan perubahan tidak disinggung sama sekali. Mestinya Pemkot khususnya Dinas Lingkungan Hidup kan memberikan report berkala kalau ada limbah yang mengancam lingkungan," kata politisi PDI Perjuangan di Surabaya, Selasa (13/11).
Tidak hanya itu, pria yang akrab disapa Ipuk ini mempertanyakan mengapa Pemkot tidak mengambil kebijakn agar Rumah Sakit membangun pengolahan sendiri berupa tandon yang aman dan dikirim ke Cileungsi.
Baca: Ketua DPRD Desak DKI Serius Tangani Limbah Kali Item
Di sisi lain, dewan juga sudah menerima surat telaah staf dari Kementerian Dalam Negeri bahwa Pemkot Surabaya memang disetujui untuk membangun sarana pengelolaan limbah B3.
Tapi pengelolaan limbah B3 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
"Alasannya karena tidak sesyau dengan kewenangannya. Kami khawatir kalau kita anggarkan Rp 60 miliar ini, anggarannya justru tidak terserap," tegas Syaifuddin Zuhri.
