Jakarta, Gesuri.id - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyinggung soal syarat rekonsiliasi, salah satunya mengenai pembagian porsi pemerintahan 55-54 persen. Hal tersebut menurutnya untuk menyamakan pandangan program Indonesia ke depan.
Menanggapi hal itu, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan pemerintahan itu tidak bicara soal presentase. Tapi, siapa yang memiliki kemampuan untuk menjalankan visi misi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.
Baca: Gerindra Sebut Akan Ada Pertemuan Dengan Megawati
"Tentu saja kita tidak berbicara berapa persentasenya. kita bicara mana anak bangsa yang punya kemampuan menjadi pendamping Pak Jokowi menjadi pembantu presiden di dalam menjalankan visi misi presiden. Itu semua tidak terlepas dari konsolidasi ideologi Pancasila kita," ujar Hasto saat mengahadiri acara pagelaran wayung kulit di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
Menurut Hasto, partai politik boleh saja mengusulkan nama-nama calon menteri, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi sebagai presiden dan pemegang hak pretogatif.
Pasalnya, kata Hasto, kita dalam bernegara itu berdasarkan konstitusi sehingga tidak ada pembagian jatah menteri. Karena urusan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Karena menteri bukan petinggi biasa. Menteri seorang yang menguasai hal ikhwal kementrian yang dipimpinnya, menteri harus sosok negarawan, menteri bukan sosok yang berjuang demi kepentingan kelompoknya tetapi harus berkemajuan bagi Indonesia kita," kata Hasto.
Baca: Struktur Kabinet Dibahas Saat Kongres
Sebelumnya, Amien Rais menyinggung soal jatah menteri dengan presentasi 55-54 sebagai salah satu syarat rekonsiliasi.
"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya," kata Amien Rais dalam sambutan acara 'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri' di gedung Dakwah, Jl Kramat Raya, Jakpus, Sabtu (20/7).
