Pasuruan, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Muhammad Zaini mengaku mendapat beragam aduan dari masyarakat berkaitan dengan program tersebut.
Tidak sedikit warga yang sudah terobsesi dengan berita-berita dan video di media sosial berkaitan dengan program UHC di Kabupaten Pasuruan.
Sayangnya, program ini di lapangan tidak tersosialisasikan dengan baik. Karena kenyataannya, instansi pelaksananya saja tidak mengerti bagaimana UHC tersebut.
Baca: Banteng Surabaya Komitmen Pacu Kerja Kerakyatan
Namun, kenyataannya, puskesmas menjawab tidak bisa membantu. Karena hal itu belum dirapatkan.
“Bukan hanya Puskesmas Kejayan. Beberapa puskesmas belum melaksanakan pelayanan UHC secara maksimal karena belum memahami alur dan maksud UHC seperti apa,” imbuhnya.
Karena itulah, ia mendesak Pemkab Pasuruan segera membuat petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Sehingga, masyarakat bisa terlayani dengan baik dan nyaman atas program tersebut.
Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menguraikan, Kabupaten Pasuruan memang sudah mencapai UHC. Artinya, memiliki capaian kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) minimal 95 persen dari penduduk
“Jadi banyak masyarakat yang mau mendaftar UHC dan ikut program UHC. Sayangnya, prosedur atau alurnya seperti apa, petugas pelayanan malah tidak tahu dan belum mengerti,” sampainya.
Baca: Gus Falah Minta PT GNI Perhatikan Keselamatan Pekerja!
Hal ini juga dialami seorang ibu hamil yang meminta untuk didaftarkan UHC ke Puskesmas Kejayan pada Kamis (5/1). Pendaftaran tersebut dilakukan untuk persiapan persalinan.
Seperti diketahui sejak Januari 2023, Kabupaten Pasuruan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Namun di lapangan, penerapannya belum maksimal. Masih banyak ganjalan yang ditemukan.
Masyarakat masih dibuat bingung oleh layanan tersebut. Sebab, di lapangan masih banyak petugas medis yang tak memahaminya. Akibatnya, tidak sedikit warga yang kecele lantaran tidak bisa mendapatkan layanan yang dimaksud.
