Jakarta, Gesuri.id - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui kesalahan akan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).
Kesalahan tersebut, menurut Ganjar, dapat dilihat dari input data daftar pemilih tetap (DPT) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Menurutnya, ada contoh kasus di mana DPT yang tercatat di Sirekap berjumlah lebih dari 300 orang.
BaCa: Ini Profil Singkat Ketua TPD Ganjar-Mahfud Provinsi Sumatera Selatan
"Masak kaya gitu mau kita terima? yang kita butuhkan sebetulnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya 'ya kami salah' itu paling fair," kata Ganjar ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai, hingga kini KPU belum mengakui kesalahannya kepada publik terkait kesalahan dalam sistem Sirekap.
Padahal, menurut dia banyak publik sudah menyoroti Sirekap yang bermasalah, bukan hanya darinya dan para pendukungnya.
"Hari gini, seperti itu enggak mau ngaku salah, bagaimana satu TPS lebih dari 300, itu saya kira orang enggak ngerti sistem saja, ngira sistem itu fail," singgung Ganjar seperti yang dikutip melalui laman kompas.com.
Lebih jauh, atas permasalahan ini, Ganjar memandang Sirekap sudah tidak menunjukkan keberdayaannya sebagai suatu sistem.
Ganjar pun mendesak partai politik pengusungnya segera melangsungkan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Dalam hal ini, ia meminta KPU juga tidak perlu takut apabila DPR menggunakan hak angket.
BaCa: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
"Penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia," pungkas dia.
Permasalahan Sirekap pasca pencoblosan Pemilu 2024 hingga kini terus menjadi pembicaraan.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku menemukan ada 80.000 pemilih dalam satu TPS yang tercatat di Sirekap Pilpres 2024.
