KPU diminta memastikan jaringan internet yang baik guna mendukung pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak 2020 di daerah itu secara daring.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 25 Juni 2020 23:45 WIB
Karena ini merupakan kepentingan bersama untuk menjaga demokrasi yang sehat dan aman.
Oleh : Heru Guntoro, Minggu, 21 Juni 2020 19:00 WIB
Komisi II seharusnya sudah menerima draf tersebut agar bisa segera dibahas dalam tahap konsultasi.
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 19 Juni 2020 11:28 WIB
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengingatkan Dewa segera tancap gas bekerjasama dengan komisioner lainnya, untuk mensukseskannya.
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 28 Februari 2020 17:30 WIB
KPU adalah Pelaksana, Bukan Penafsir Undang-Undang
Oleh : Meyrza ashrie tristyana, Rabu, 29 Januari 2020 21:49 WIB
KPU adalah Pelaksana, Bukan Penafsir Undang-Undang
Oleh : Meyrza ashrie tristyana, Rabu, 29 Januari 2020 21:48 WIB
KPU adalah Pelaksana, Bukan Penafsir Undang-Undang
Oleh : Meyrza ashrie tristyana, Rabu, 29 Januari 2020 21:47 WIB
KPU adalah Pelaksana, Bukan Penafsir Undang-Undang
Oleh : Meyrza ashrie tristyana, Rabu, 29 Januari 2020 21:47 WIB
KPU adalah Pelaksana, Bukan Penafsir Undang-Undang
Oleh : Meyrza ashrie tristyana, Rabu, 29 Januari 2020 21:46 WIB
KPU adalah Pelaksana, Bukan Penafsir Undang-Undang
Oleh : Meyrza ashrie tristyana, Rabu, 29 Januari 2020 21:45 WIB
Benny mengeluarkan pernyataan yang menghubungkan kasus suap Harun Masiku dengan "partai penguasa".
Oleh : Hiski Darmayana, Senin, 27 Januari 2020 13:30 WIB
Hasto mengaku dimintai keterangan sebagai saksi terhadap dugaan tindak pidana suap yang melibatkan eks anggota KPU Wahyu Setiawan.
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 24 Januari 2020 16:30 WIB
MA merupakan penafsir tunggal produk hukum di bawah peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Oleh : Heru Guntoro, Senin, 20 Januari 2020 10:00 WIB
Kedudukan Yasonna sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan yang membidangi hukum, HAM dan perundang-undangan.
Oleh : Heru Guntoro, Senin, 20 Januari 2020 09:00 WIB
Pemerintah tidak akan dapat mengintervensi kasus itu kecuali memiliki posisi sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 17 Januari 2020 16:00 WIB
Tim Hukum PDI Perjuangan menyerahkan sebuah surat yang berisi sekitar tujuh poin.
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 17 Januari 2020 10:00 WIB
Tim hukum PDI Perjuangan sekitar pukul 11.20 WIB mendatangi Kantor KPU RI, tim bertemu dengan komisioner KPU.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 16 Januari 2020 12:30 WIB
Sebab, kemungkinan akan muncul KTP-KTP palsu dalam proses pengumpulan itu.
Oleh : Hiski Darmayana, Selasa, 14 Januari 2020 21:55 WIB
Sebab, menurut Johan, kasus korupsi yang menjerat komisioner KPU sebelumnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Oleh : Hiski Darmayana, Selasa, 14 Januari 2020 21:51 WIB
Dengan begitu, KPU dan Bawaslu lebih independen dari pengaruh kepala daerah.
Oleh : Hiski Darmayana, Selasa, 14 Januari 2020 21:46 WIB
/rendering in 0.1051 [104]
