Jakarta, Gesuri.id - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan good governance dan penegakan hukum mesti diperkuat sebagai respon terhadap mandeknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada di angka 34 pada tahun 2023.
IPK di angka 34 membuat peringkat atau rangking Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di tahun 2023. Sementara di tahun 2022, peringkat Indonesia berada pada angka 110 dari 180 negara.
BaCa: 3 Bandara Dibangun di Era Ganjar
"Ya karena kita tidak serius mengawal itu, kalau kita serius maka good governance mesti diciptakan, teladan mesti diberikan, dan harus tegas, kalau tidak pilih-pilih," kata Ganjar di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu.
Hal itu disampaikan Ganjar saat bertemu dengan milenial dan gen Z di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu siang.
Ganjar bersama pasangannya Mahfud MD, menekankan komitmen memperkuat penegakan hukum bagi para koruptor sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi., serta tidak boleh ada istilah sandera politik.
Termasuk di dalamnya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), memiskinkan para koruptor hingga memenjarakan di Nusakambangan sehingga indeks korupsi di Indonesia meningkat.
BaCa: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
"Maka ketika kita membiarkan seperti ini karena politik di depan, posisi hukum menjadi terkalahkan dan panglimanya tidak lagi hukum tetapi politik maka cerita-cerita ini pasti akan terjadi dan rating kita kan menurun," tuturnya.
KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11-13 Februari, dan hari-H pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
