Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menilai kritikan Capres 02 Prabowo Subianto soal sertifikasi tanah rakyat justru berdampak fatal.
Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu, di Jakarta, Minggu (17/2) malam, menyikapi Debat Capres kedua yang menampilkan Capres 01 Joko Widodo dan Capres 02 Prabowo Subianto.
Baca: Debat Kedua, Hasto Sebut Jokowi Fokus Bahas SDM
Menurut Hasto, kritikan Capres 02 Prabowo Subianto soal sertifikasi tanah rakyat, dijawab oleh Capres 01 Joko Widodo, bahwa Prabowo Subianto menguasai tanah perkebunan yang sangat luas yang dimilikinya di Kalimantan Timur yakni seluas 220.000 hektare.
Dengan penguasaan tanah yang sangat luas yang dimiliki Prabowo Subianto, menurut Hasto, Jokowi menampilkan salah satu prinsip terpenting, yakni hak rakyat atas tanah dijamin konstitusi.
"Capres 02 Prabowo, tidak paham bahwa sertifikasi tanah untuk rakyat adalah instrumen vital bagi peningkatan ekonomi rakyat. Itulah penjabaran sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Menurut Hasto, yang lebih menohok dari pernyataan Capres 01 Joko Widodo, bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak pernah melahirkan kebijakan pemberian izin untuk konsesi atas lahan-lahan yang begitu luas.
"Sertifikasi tanah rakyat adalah pilihan kebijakan untuk rakyat yang memang harus dilakukan pemimpin," katanya.
Hasto menegaskan, apa yang disampaikan Capres Joko Widodo adalah gugatan atas politik tanah yang selama pemerintahan sebelumnya membawa manfaat ke atas.
Baca: TKN Ingin Pemaparan Visi-Misi Tak Dilakukan Saat Sesi Debat
"Sertifikasi tanah rakyat adalah perubahan fundamental politik pertanahan dari Presiden Jokowi," katanya.
Menurut dia, dengan adanya sertifikasi tanah rakyat, maka rakyat kecil menjadi berdaulat atas tanahnya.
"Sertifikasi tanah ini adalah perlindungan tanah rakyat agar bisa didayagunakan untuk peningkatan perekonomian rakyat," katanya.
