Jakarta, Gesuri.id - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mempersilakan jika calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkaji ulang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.
"Silakan aja, kita evaluasi makanya saya katakan tadi kalau kita meneruskan yang lama asal baik dan mengambil yang baru yang lebih baik lagi kan gitu Itu bisa," kata Mahfud kepada wartawan, Jumat (1/12/2023).
Anies beranggapan dana pembangunan IKN akan lebih baik bila disalurkan ke pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga puskesmas.
Menanggapi hal itu, Mahfud Md menegaskan bahwa hal tersebut harus dikaji ulang dan diputuskan di parlemen. Mahfud juga mengingatkan bahwa pemindahan IKN sudah ada sejak era Presiden Soeharto lalu baru terealisasikan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"itu DPR yang buat nanti kita lihat perkembangannya," pungkas Mahfud.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan, bakal mengkaji kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Anies menyebut, akan mengkaji ulang undang-undang (UU) IKN jika jadi presiden terpilih 2024.
Hal ini disampaikan Anies, menjawab pertanyaan di acara Desak Anies di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).
"Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua," kata Anies.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab kritikan calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan yang menyebut proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tak menghasilkan pemerataan dan akan timbulkan ketimpangan baru. Jokowi menegaskan pembangunan IKN tak selesai dalam waktu setahun dan dua tahun.
"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana (pembangunan IKN). Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," jelas Jokowi di Hutan Kita JIEP Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).
Dia menilai keliru apabila ada yang menyebut bahwa pembangunan IKN akan memicu ketimpangan baru. Sebab, kata Jokowi, pemindanan ibu kota ke Kalimantan Timur agar perputaran ekonomi tak hanya berfokus di Pulau Jawa saja, seperti yang selama ini terjadi.
