Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyesalkan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal klaim tidak ada satu pun anggota DPRD DKI yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Padahal, menurut dia, hingga batas akhir di 31 Maret 2019, ada lebih dari 50 anggota legislatif atau setengah dari 106 pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta yang telah menyetorkan LHKPN ke KPK.
Pelaporan tersebut ditandai inisiatif yang dilakukan Prasetyo dengan mendatangi langsung kantor KPK pada 23 Januari 2019 lalu. Kemudian disusul dengan asistensi alias pendampingan yang digelar langsung staf KPK di gedung DPRD DKI pada 27 Maret 2019 kemarin.
"Kalau teman-teman di DPRD DKI butuh waktu untuk penyesuaian mengisi e-LHKPN iya. Tapi kalau dikatakan tidak satu pun yang melaporkan itu tidak benar," ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/4).
Pendampingan itu pun, kata Pras begitu sapaannya, merupakan tindaklanjut atas surat permintaan asistensi yang dilayangkannya ke KPK pada 25 Maret 2018. Atau dua hari sebelum pendampingan pengisian LHKPN elektronik yang digelar di gedung DPRD DKI.
Pras menyayangkan imbauan miring yang dilontarkan salah satu komisioner KPK yang melarang warga untuk memilih caleg petahana karena mengklaim tidak kooperatif menyerahkan LHKPN. Dia menyampaikan semua warga negara punya hak untuk memilih seseorang calon yang dipercayai tanpa pengaruh siapa pun.
"Biar warga yang menilai sendiri untuk memilih tanpa pengaruh siapa pun. Benar harus dikatakan benar, jangan dibolak-balik," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan hingga lewat batas waktu yang ditentukan, tidak ada satu pun dari 106 pimpinan dan anggota DPRD yang menyerahkan LHKPN ke KPK. Di saat yang bersama dia juga mengimbau warga DKI untuk tidak memilih petahana yang tidak kooperatif menyerahkan LHKPN.
