Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko turut menanggapi munculnya suara dari beberapa pihak, untuk menertibkan buzzer, atau orang yang memiliki pengaruh tertentu guna menyatakan suatu kepentingan di media sosial (medsos).
Suara yang menuntut buzzer ditertibkan salah satunya datang dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.
Menanggapi suara semacam itu, Budiman menegaskan susah bagi kita untuk menelikung hak setiap orang di era digital ini. Termasuk hak orang-orang yang kerap disebut sebagai buzzer itu.
"Dan jika kita menolak totalitarianisme negara yang bisa mengetahui isi platform digital warganya (yang multi-identitas itu!), jangan juga kita mendukung ideologi totaliter sesama warga," ujar Budiman, sebagaimana ia tulis di akun Twitternya, baru-baru ini.
Baca: Kwik Takut Ungkapkan Pendapat, Andreas 'Sentil' Begini
Aktivis anti rezim Orde Baru itu melanjutkan, memberi dukungan dan pembelaan politik kepada siapapun, adalah 'halal' dalam demokrasi. Demikian juga menggunakan platform digital untuk menyalurkan dukungan dan pembelaan tersebut.
"Ketimbang melarang, berdebatlah. Lewat platform digital, juga jika ada waktu lewat tatap muka. Apa yang lebih progresif dari kebebasan berpendapat yang diikuti tradisi debat?" ujar Budiman.
Budiman mengakui, memang menyedihkan melihat kualitas sebagian pengguna medsos atau netizen. Dan adalah tugas kita semua untuk menangani hal tersebut, dengan meningkatkan literasi politik.
"Tapi alat-alat yang disediakan kemajuan teknologi ini gak bisa dicabut, kecuali kita totaliter. Sejauh tak rasis & pro kekerasan, ya layani atau cuekkin aja," ujar Budiman.
Budiman pun mengungkapkan, dirinya juga beberapa kali dibully dan diserbu akun-akun netizen yang bahkan mencari-cari kekeliruan manusiawinya, sebagai rujukan untuk membully. Hal itu terjadi baik saat dirinya menjadi oposisi ataupun di saat pro pemerintah.
"Kalau sempat kulayani debat, atau kucuekkin. Tapi itu bukan alasan untuk jadi totaliter," tegas Budiman.
"Teknologi pun menyediakan alat memblock akun-akun itu. Melakukannya adalah hak kita. Jadi lindungi hak kita dalam batas-batas demokratis. Bukan cuma karena kita percaya demokrasi, tapi juga karena adanya kita juga bagian dari demokrasi. Debat, cuekkin atau block. Sila pilih," tambahnya.
Ketua Innovator 4.0 Indonesia itu melanjutkan, kebebasan berpendapat tanpa tradisi debat, sama dengan saling hujat. Dia mengakui, dulu tradisi debat tidak berkembang di sekolah-sekolah di negeri ini.
Budiman pun mengusulkan, acara Cerdas Cermat yang ada dahulu, diganti dengan Ajang Debat antar sekolah. Melalui Ajang Debat itu, anak-anak bangsa akan diasah nalar dan nyali, yang lebih penting dibandingkan 'banyak-banyakkan' pengetahuan.
"Kamu kritis? Hargai orang yang berbeda denganmu untuk juga kritis. Keberatan dengan bahasa mereka? Ajak salah satunya berdebat, selesaikan urusan. Yang lain akan terdiam. Gak suka berdebat cuma suka berpendapat? Ya akui dirimu setengah matang, tapi jangan minta bungkam hak orang," tegas Budiman.
Baca: Gus Mis Sebut Anies Gunakan "Buzzer" Untuk 2024
Meskipun, sambung Budiman, kita merasa yang kita katakan dan lakukan adalah hal baik, namun kita tetap harus menerima apabila perkataan dan perbuatan kita menuai kritikan atau hujatan dari orang lain.
Sebab, Budiman mengingatkan bahwa seperti itulah alam demokrasi. Dalam hidup berdemokrasi, tak cukup menjadi tukang berbuat baik atau tukang omong berniat baik.
"Kita bukan diminta jadi manusia jiplakan, tapi jadi manusia otentik. Apa yang membuat orang tetap tak suka padamu meskipun yang kamu katakan atau lakukan disukainya? Jika kau manusia jiplakan. Apa yang membuat orang tetap suka padamu meskipun yang kamu katakan atau lakukan tak disukainya? Jika kau manusia otentik," ujar Budiman.
Seperti diketahui, Ketua YLBHI Asfinawati menyoroti buzzer yang menurutnya kerap menyerang kelompok yang mengkritisi pemerintah di media sosial. YLBHI menilai mestinya pemerintah bisa mengontrol dan mengambil tindakan terhadap buzzer itu, meski tidak 100%.
