Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu mengkritisi kinerja pemerintah terkait prediksi angka kemiskinan bisa meningkat di atas 9 persen pada 2021, akibat pandemi Virus Corona atau COVID-19.
Hal tersebut didasari dengan pernyataan pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2021 tentang kuota elpiji 3 kilogram berjumlah 7 juta metrik ton atau sama dengan 2020.
Lanjutnya, ia juga menyoroti kalkulasi pemerintah terkait jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca: Juliari Beberkan Cara Entaskan Kemiskinan
Sebab, pemerintah menyebut jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 3,5 juta orang. Namun, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) justru menyebut jumlah pegawai yang terkena PHK sudah mencapai 6,5 juta orang.
“Jadi, saya kira tidak logis subsidi gas elpiji tetap menggunakan perhitungan yang sama sebelum adanya wabah COVID-19 dan resesi ekonomi,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan jika pemerintah ingin menyelamatkan rakyat miskin, bantuan yang dikucurkan tidak cukup hanya subsidi gaji Rp600 ribu.
Baca: Darmadi Minta Rumusan Indeks Kemiskinan Ekstrim yang Valid
Bahkan, ia juga menganggap bantuan tunai kepada 2,4 juta pelaku UMKM belum cukup untuk menyelamatkan ekonomi rakyat.
Karena itu, Adian meminta pemerintah untuk menaikkan subsidi gas 3kg menjadi 7,5 juta metrik ton, dengan sasaran subsidi untuk membantu warga miskin yang bertambah 9,8 persen hingga 12 persen.
“Harus diingat, konsumen gas elpiji tiga kilo dominan digunakan masyarakat miskin dan UMKM,” tukasnya.
