Surabaya, Gesuri.id - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji memastikan Dinas Pendidikan tengah menyiapkan teknis untuk penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen.
"Kalau memang mengacu ketentuan Pemerintah Pusat kita sudah level 2 dan Vaksinasi telah melampaui target baik dosis pertama maupun kedua" kata Cak Ji.
Baca: Koster: PTM Digelar Serentak 1 April di Bali
Dirinya menyebutkan bahwa saat ini Dinas Pendidikan masih melakukan Kajian dan Evaluasi Penyelenggaraan PTM sembari terus meningkatkan Target Vaksinasi dosis ketiga.
"Saya memahami bahwa anak-anak Surabaya sudah kangen untuk bisa bertatap muka lagi dalam kegiatan belajar mengajarnya, tapi ini disiapkan sebaik mungkin agar saat berjalanannya PTM tidak ada kendala nantinya" tegas Armuji
Ia menyampaikan Pihaknya juga melakukan swab rutin kepada pelajar surabaya, PTM 100 persen di Surabaya direncanakan diikuti 661 sekolah dasar (SD) dengan perincian 285 SD Negeri dan 376 SD Swasta, serta 331 sekolah menengah pertama (SMP) meliputi 63 SMP Negeri dan 268 SMP Swasta.
Update data pada Minggu, 13 Maret 2022 tambahan kasus Positif sebesar 84 kasus, total kumulatif 113.416 Jiwa dan Jumlah pasien sembuh sebanyak 108.275 Jiwa.
Seperti diketahuiKementerian Pendidikan, Kebudyaaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengizinkan sekolah untuk menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Jumeri (Dikutip Dari Kompas , 14 Maret 2022)
Namun, sekolah yang diizinkan menerapkan PTM 100 persen harus memenuhi empat syarat yaitu pembelajaran paling lama banyak 6 jam pelajaran per hari, capaian vaksinasi dosis kedua pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80 persen.
Baca: Eri Siap Pacu Perekonomian Saat Surabaya PPKM Level 2
Kemudian, capaian vaksinasi dosis kedua pada warga masyarakat lansia di atas 50 persen, dan berada pada wilayah PPKM level 1 dan level 2.
Pemberlakuan PTM 100 persen itu, kata Jumeri, berdasarkan SKB 4 Menteri yang diteken Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 21 Desember 2021 serta diskresinya yang terbit pada 2 Februari 2022.
