Jakarta, Gesuri.id – PDI Perjuangan menkritik keras kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berencana melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
PDI Perjuangan menilai apa yang sedang disiapkan pemerintah pusat sudah dikaji secara mendalam dan bersifat nasional.
Baca: Ganjar Minta Kota Tegal Tak Longgarkan PSBB
"Jadi kebijaksanaan pemerintah pusat untuk melonggarkan PSBB ini tentu sudah banyak memberlakukan pertimbangan, yang pertimbangannya bersifat nasional, kan begitu. Sementara pemerintah daerah itu masih berada di posisi bawah pemerintah pusat," kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto di Jakarta, Selasa (19/5).
Bambang menegaskan Pemprov DKI merupakan bagian dari pemerintah pusat dalam konteks ketatanegaraan. Dia menilai tak tepat jika pemerintah daerah bertentangan dengan pemerintah pusat.
"Jadi kalau ada pemerintah daerah, kemudian bertentangan dengan pemerintah pusat, secara ketatanegaraan itu sudah salah, kan gitu loh, nggak tepat dong secara ketatanegaraan nggak tepat, nggak bener. Jadi kalau mau menjadi pemerintahan yang baik Republik Indonesia itu yo mesti ikuti konsensus yang sudah dibangun bersama," ujar Bambang.
Pemprov DKI yang berada di bawah pemerintah pusat, menurut Bambang, tak dapat membuat keputusan sendiri.
Bahkan Bambang mengatakan harus ada keselarasan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Baca: Presiden Tegaskan Belum Wacanakan Longgarkan PSBB
"Konsensus kita itu presiden sebagai kepala pemerintahan, kan gitu, DKI kan kepala pemerintahan daerah itu di bawah, jangan bikin aturan sendiri. Ini bukan negara federal bos, gitu loh. Jadi ketika presiden menetapkan A, maka sejauh ini seluruh jajaran menyesuaikan dengan pemerintah pusat, itu kalau mau bener," ucap Bambang.
"Tapi kalau ada gubernur yang merasa lebih hebat, atau wali kota, atau bupati, yang merasa lebih hebat dari Presiden, nah itu salah makan obat," tambahnya.
