Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) M Syaripuddin meminta agar pemerintah daerah harus proaktif.
Dia menilai, dengan komitmen anggaran wajib pendidikan 20 persen dari APBD, semestinya telah melakukan berbagai perencanaan strategis dalam hal pelaksanaan berbagai program.
Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, sesuai pembagian tugas dan kewenangannya, harus proaktif dalam menghadirkan kualitas pendidikan di daerah.
Baca: Ganjar Takjub Akan Perkembangan Ponpes Darunnahdlatain NWDI
"Di samping infrastuktur fisik penunjang aktivitas pendidikan, hal yang tentu harus diperjuangkan adalah bagaimana kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan selama ini,” ucap pria yang akrab disapa Bang Dhin ini, Senin (19/6/2023).
Politisi PDI Perjuangan ini meminta pemda untuk turun langsung meninjau kondisi satuan pendidikan.
Seperti, aspek kelayakan gedung maupun bangunan sekolah yang memerlukan perbaikan, di samping usulan perbaikan yang telah diajukan.
”Kita perlu kecepatan dan ketepatan dalam setiap pelaksanan program pemerintahan selama ini. Salah satunya tentang bagaimana kebijakan pemda pada bidang pendidikan dalam menangani masalah seperti kerusakan gedung, fasilitas dan prasaranya lainnya yang memerlukan akurasi penanganan,” urainya.
Baca: Ganjar Motivasi Santriwati Jangan Menikah Dini
Dalam DAPODIK Profil Pendidikan Daerah Provinsi Kalsel pada Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah per 31 Desember 2022, menunjukkan bagaimana kondisi sarana prasarana sekolah yang diklasifikasikan baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.
Sebagai contoh, kondisi ruang kelas per jenjang, pada SD terdapat 1.247 yang mengalami rusak berat.
Kemudian pada SMP sebanyak 211 rusak berat dan SMA sebanyak 54 ruang kelas yang diklasifikasikan mengalami rusak berat.
