Gorontalo, Gesuri.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangannya.
Hal itu diungkap Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Djafar Ismail, di Gorontalo, Senin (27/5).
Baca: DPRD Gorontalo Utara Kritisi Rendahnya Penyerapan Anggaran
Menurut dia, prestasi itu merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan daerah.
Kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, sudah disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan hasilnya mampu mendapatkan predikat WTP dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo (BPKP).
Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut, predikat WTP menjadi bukti kerja keras Pemkab, tidak hanya dalam menyajikan laporan hasil pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah, namun mampu benar-benar melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset dengan baik.
"DPRD sangat mengapresiasi kerja keras dan penghargaan yang telah diraih selama empat tahun berturut-turut ini," ujarnya.
DPRD pun kata dia, semakin optimistis jika pemerintah daerah khususnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan semakin termotivasi memacu kinerjanya mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, termasuk pencatatan aset yang semakin baik.
Pascapenyerahan LHP dengan predikat WTP itu, Djafar mengingatkan agar jajaran Pemkab mampu mempertahankan kinerja pemerintahannya yang semakin baik untuk memacu prestasi-prestasi yang semakin membanggakan pula.
Ia pun mengingatkan, agar predikat WTP itu benar-benar bermuara pada pengelolaan keuangan yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin baik, angka kemiskinan turun dan kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk pencatatan aset yang akan semakin baik.
Baca: DPRD Gorontalo Utara Dorong Peningkatan Anggaran Pendidikan
Djafar pun mengingatkan agar Pemkab menuntaskan beberapa catatan penting dari BPKP untuk perbaikan pengelolaan keuangan.
Perbaikan-perbaikan itu perlu diseriusi, memanfaatkan waktu 60 hari ke depan untuk sempurnanya laporan hasil pengelolaan keuangan daerah itu.
