Mataram, Gesuri.id - Anggota DPRD NTB dari Fraksi PDI Perjuangan Made Slamet mengaku cukup kecewa dengan besarnya anggaran yang tak dapat dibelanjakan itu.
Laporan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB menyebutkan hampir Rp 900 miliar dana APBN tahun 2018 tak mampu dibelanjakan oleh satuan kerja (Satker) di NTB. Hingga 31 Desember 2018, serapan dana APBN di NTB hanya mampu tercapai 93,4 persen.
Baca: Rehabilitasi & Rekonstruksi Korban Gempa NTB Dilanjutkan
Made menilai jika anggaran tidak dieksekusi, maka hal itu akan menghambat proses percepatan pembangunan di daerah.
‘’APBN tersebut bertujuan untuk pemerataan pembangunan di daerah. Karena salah satu masalahnya selama ini adalah ketimpangan dan tidakadilan,’’ katanya.
Karenanya, Slamet mengharapkan pada satker-satker supaya tidak lagi menggunakan pola lama, eksekusi anggaran ditumpuk akhir tahun.
‘’Perlu dievaluasi, karena kalau begini terus, sangat merugikan daerah. Kasihan daerah, karena semua butuh anggaran tapi tidak dipakai. Diberi anggaran, tapi tidak dimanfaatkan. Kalau memang orang-orangnya yang bermasalah, ‘’diamputasi’’ saja. Ini kan disuruh menggunakan uang saja tidak mampu, apalagi disuruh mencari,’’ katanya dengan nada kecewa.
Baca: Pemprov Bali Rampungkan RUU Demi Lindungi Eksistensi Budaya
Selain itu, Made Slamet juga menyerukan agar pemerintah daerah pro aktif. Jangan sampai setelah menjadi persoalan baru kemudian angkat bicara. Dengan demikian, ada koordinasi yang kuat antar pusat dengan daerah.
‘’Jadi jangan pasif, jangan masa bodoh. Karena biar bagaimanapun itu tempatnya daerah kita. Satker juga jangan diam seperti tidak ada masalah, biar kita juga bisa bantu secara politis,’’ pungkasnya.
