Semarang, Gesuri.id - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta kepala daerah di 35 kabupaten/kota agar memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sejumlah sekolah.
"Saya mengingatkan kepada kawan-kawan karena sudah ada yang melaksanakan PTM 100 persen. Hari ini hari pertama, saya minta semua melapor dan memastikan betul prokesnya berjalan. Semua guru dan siswanya sudah divaksin," kata dia usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Jateng di Semarang, Senin (3/1).
Untuk sekolah setingkat SMA/SMK dan SLB diminta melaporkan langsung kepada provinsi, sedangkan sekolah tingkat SD/SMP, Ganjar meminta agar bupati/wali kota menangani secara langsung.
Baca: Rahmad Tekankan Hal Ini Akan Rencana PTM Penuh
"Saya minta kontrol dan evaluasi dilakukan terus menerus," ujarnya.
Kendati demikian, ia mengaku belum mendapat laporan secara rinci ada berapa sekolah yang melakukan PTM 100 persen di Provinsi Jateng, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK dan SLB di Jateng sudah ada laporan seratusan sekolah yang melaksanakannya.
"Untuk SD/SMP belum ada laporan, tapi saya minta agar jenjang itu dipantau betul karena kalau siswa SMA sederajat itu logikanya mereka bisa menjaga dirinya, tapi kalau anak-anak SD ini saya yang masih deg-degan, karena mereka belum disuntik, maka harus ketat betul pengawasannya," katanya
Baca: Cegah Penyebaran Omicron, Untari Sarankan Hal Ini
Orang nomor satu di Jateng itu juga mengingatkan kepada bupati/wali kota agar PTM 100 persen tidak dilaksanakan di semua jenjang pendidikan, khusus TK/SD atau anak usia 6-11 tahun yang belum divaksin, PTM tidak boleh digelar 100 persen.
"Kalau anak SD apalagi usia 6-11 tahun yang belum divaksin, lebih baik PTM-nya jangan 100 persen dulu. Saran saya yang TK atau SD jangan dulu 100 persen," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menyinggung teknis pelaksanaan PTM 100 persen yakni jam pembelajaran ditambah menjadi enam jam sehari sehingga dimungkinkan ada jeda waktu istirahat yang diberikan pada siswa.
"Saya belum dapat laporan pastinya, tapi kalau jam pembelajaran menjadi dua jam tiga kali, sepertinya ada waktu istirahat. Ini harus dipantau, termasuk kantin apakah sudah dibuka dan bagaimana penerapan prokesnya," katanya.
