Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V Fraksi PDI Perjuangan Alex Indra Lukman menilai pembangunan infrastruktur yang masif di era pemerintahan Jokowi saat ini bertujuan untuk menekan biaya logistik agar tak melambung tinggi.
Sehingga akan berimbas pada percepatan pertumbuhan perekonomian nasional agar makin kompetitif. Hal ini disampaikan untuk merespon pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mempertanyakan keberhasilan pemerintah di bidang infrastruktur.
"Jadi agar produksi desa bisa mencapai industri olahan & pasar, maka dibutuhkan infrastruktur, karena tanpa infrastruktur yang memadai maka akan berimbas dengan biaya yang meninggi sehingga tidak kompetitif," kata Alex, baru-baru ini.
Alex menilai infrastruktur yang dibangun merupakan prasyarat Indonesia untuk berkompetisi dan bersaing dengan negara lain.
Ia menilai Indonesia akan tertinggal dengan negara lain jika bila memiliki infrastruktur seperti pelabuhan, pembangkit listrik, hingga bandara yang memadai.
"Jadi ini merupakan prasyarat negara ini untuk berkompetisi dan bersaing dengan negara lain," kata dia.
Lebih lanjut, Alex pun tak menafikan apabila terdapat proyek infrastruktur yang masih bermasalah akibat dikerjakan dalam waktu singkat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah telah mencarikan solusi terbaik untuk meminimalisir risiko yang timbul akibat pembangunan tersebut.
"Dalam waktu yang singkat ini adalah sesuatu yang wajar bila ada 1 atau 2 yang bermasalah tapi tetap dicarikan solusi dan diselesaikan," kata dia.
Selain itu, Alex turut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia tak melulu di monopoli oleh BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Ia menyatakan berbagai proyek infrastruktur turut dikerjakan pula oleh pihak swasta.
"Sementara proyek lainnya bisa kita lihat dari persentase besar dan kecil nilainya di mana dari tahun ke tahun semakin besar persentase proyek dengan nilai kecil di mana BUMN tidak boleh ikut serta," kata dia.
Sebelumnya, Fadli mengkritik bahwa pembangunan jalan tol tak beda jauh dengan mal. Sebab keduanya sama-sama tak bisa diakses publik seenaknya. Keduanya kata dia merupakan sektor privat bukan sektor publik.
"Itu enggak ada bedanya dengan mal, karena jalan tol itu berbayar. Itu adalah berbisnis dengan rakyat, bukan pelayanan," kata dia.
