Kulon Progo, Gesuri.id - Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati menyayangkan penambang tanah urug PT Tirto Mulya Sarana (TMS) kurang berkontribusi dalam perbaikan jalan rusak Pripih-Mlangsen.
Akhid di Kulon Progo, Senin (21/1). mengatakan bahwa di kawasan Bukit Menoreh sisi barat, yang meliputi Kecamatan Kokap dam Temon ada enam perusahaan tambang tanah urug untuk pembangunan proyek Bandara New Yogyakarta International Airport.
Baca: Bupati Hasto Perjuangkan Tali Asih Warga Penggarap NYIA
Arus armada tambang pengangkut tanah urug ke lokasi proyek Bandara NYIA menyebabkan ruas jalan Mlangsen-Pripih rusak berat. Berdasarkan kesepakatan bersama, enam penambang sanggup memperbaiki kerusakan jalan, seperti yang kesepakatan dalam dokumen UKL/UPL.
"Namun, dalam perkembangangannya, PT Tirto Mulya Sarana enggan berkontribusi dalam perbaikan jalan. Kalau PT Tirto Mulya Sarana tetap tidak mau ikut andil perbaikan jalan, kami minta DLH membuat rekomendasi supaya pemkab memberhentikan aktivitas penambangan yang dilakukan perusahaan tersebut," kata Akhid di sela-sela peninjauan ruas jalan Mlangsen-Pripih.
Akhid juga meminta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) segera melakukan koordinasi dengan penambang untuk percepatan perbaikan ruas jalan Mlangsen-Pripih. Saat ini, ada satu titik ruas jalan dengan panjang 182 meter sangat memprihatinkan.
Kondisi jalan berlubang, licin, dan becek sehingga sangat berbahaya bagi pengguna jalan, dan armada truk pengangkut tanah urug itu sendiri.
"Kami minta ruas jalan Mlangsen-Pripih segera diperbaiki supaya dapat dilalui masyarakat. Untuk itu, kami minta DPUPKP dan penambang berkoordinasi terkait pelaksanaan teknisnya. Kami juga berharap kerusakan ruas jalan Mlangsen-Pripih menjadi persoalan sosial baru," kata dia.
Kepala DPUPKP Kulon Progo Gusdi Hartono mengatakan kebutuhan anggaran untuk perbaikan ruas jalan Mlangsen-Pripih sebesar Rp18,973 miliar. Namun, berdasarkan rapat antara pemkab dan penambang, anggaran tersebut diperkecil hingga menjadi Rp1,6 miliar dengan menurunkan spesifikasi kualitas jalan yang akan diberbaiki.
Asumsi anggaran Rp18,973 miliar itu yakni perbuatan tanah dasar atau lapis penopang, lapis drainase agregrat kelas A, lapis fondasi beton kurus, dan pengerasan betol. Anggaran ini terlalu besar bila dibebankan kepada penambang. Sehingga, sekda meminta DPUPKP untuk menekan biaya, supaya penambang tidak menanggung beban dan perbaikan jalan tetap dilakukan.
"Akhirnya, muncul kebutuhan anggaran dari rencana anggaran biaya (RAB) sebesar Rp18,973 miliar menjadi Rp1,6 miliar. Pelaksanaan di lapangan, antarpenambang sendiri belum solid, sehingga menyebabkan perpecahan dan perbedaan pandangan dalam pembiayaan perbaikan jalan," katanya.
Gusdi mengatakan ruas jalan Mlangsen-Pripih rusak parah akibat dilalui armada tambang. Kekuatan jalan kabupaten itu, untuk muatan maksimal 6 ton, tapi realitasnya mencapai 19 ton sampai 20 ton per truk.
Ia mengatakan dirinya berharap, pada pelaksaan perbaikan ruas jalan Mlangsen-Pripih, pembuatan badan jalan lebih tinggi 30 centimeter dari bahu jalan, supaya air tidak masuk. Selain itu, dibuatkan saluran drainase dan pemeliharaan rutin.
"Kami siap membantu peralatan untuk perbaikan jalan Mlangsen-Pripih, dan melakukan komunikasi dengan warga sekitar bila material sudah siap dikerjakan," katanya.
Baca: Operasikan NYIA, Hasto Wardoyo Prioritaskan Pekerja Lokal
Salah satu penambang tanah urug Tujiono mengatakan muatan armada truk tambang memang di atas ketentuan 6 ton per truk, melainkan 19 ton hingga 20 ton per truk. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan penambang yang tertuang dalam UKL/UPL.
Namun demikian, penambang siap memperbaiki jalan rusak yang menjadi tanggung jawab dan kemampuan penambang.
"Tapi di lapangan, ada salah satu penambang yang enggan membantu pembiayaan perbaikan jalan," katanya.
Rencananya, pada Senin (21/1) sampai Rabu (23/1) pengadaan material dan pengerjaanya pada Kamis (24/1) sampai Minggu (27/1).
