Manado, Gesuri.id - Gubernur Olly Dondokambey berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkoreksi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut tahun 2018.
"Kita sudah menyerahkan LKPD unaudited tahun 2018 kepada BPK. Kami berharap BPK memberikan masukan terhadap LKPD yang telah sampaikan," kata Gubernur Olly di Manado, Sabtu (30/3).
Baca: Kampanye Terbuka di Bekasi dan Jakarta Bersama Kiai Ma'ruf
Masukan BPK atas LKPD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penting dilakukan sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
Menurut Olly, BPK selain mengemban tugas sebagai eksternal kontrol bagi pemerintah daerah juga menjadi lembaga konsultansi mengefektifkan manajemen pengelolaan keuangan daerah.
"Saya sangat mengharapkan BPK dapat memberikan pencerahan kepada seluruh aparatur pemerintah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan," harap Gubernur.
Gubernur menegaskan, telah menjadi tekad dan komitmen seluruh jajaran Pemprov Sulut untuk tidak pernah berhenti melakukan perubahan dan perbaikan terhadap dimensi-dimensi manajemen keuangan daerah demi kemajuan bersama.
"Kami sangat mengharapkan agar melalui hasil audit ini masyarakat bisa melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Pemprov Sulut dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Sulut," imbuh Olly.
Baca: Di Solo, Puan Ajak Kader Lawan Hoaks
Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba menerangkan bahwa penyampaian LKPD Unaudited merupakan amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Pasal 56 yang menyatakan gubernur/bupati/wali kota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
