Jakarta, Gesuri.id - Membangun Jawa Barat yang lebih baik dan maju diperlukan kerja seluruh komponen bangsa, mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD, termasuk seluruh Aparatur Sipil Negara dan seluruh rakyat.
Demikian disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (29/8).
Baca: Ono Diharapkan Ciptakan Efek Domino Nasionalis di Pantura
Ono menambahkan, permasalah dasar rakyat seperti pendidikan dan kesehatan di mana pendidikan di Jawa Barat yang angka rata-rata lama sekolahnya baru mencapai 8,15 tahun (2018) atau baru mencapai kelas 2 SMP. Kemudian angka kematian ibu dan anak serta stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Untuk itu, lanjut Ono, diperlukan perhatian khusus dengan menggerakkan seluruh tenaga pendidik dan kesehatan di Jawa Barat terutama para pegawai pemerintah non-PNS baik honorer, kontrak, PTT maupun sukarelawan.
"Terutama yang bekerja di bidang pendidikan dan kesehatan. Para pekerja tersebut merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik," ujar Ono.
Atas dasar itu, Ono menginstruksikan kepada kader partai yang ditugaskan di legislatif dan eksekutif untuk wajib memperjuangkan perbaikan kesejahteraan para pegawai pemerintah non-PNS, terutama yang bekerja di bidang pendidikan dan kesehatan pada APBD murni 2020 di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peningkatan kesejahteraan itu antara lain, kenaikan upah atau insentif secara bertahap sesuai dengan upah minimum provinsi/kabupaten/kota.
Selain itu, Ono juga meminta kader memperjuangkan jaminan kesehatan dalam skema hubungan kerja antara Pemda dan para pekerja, sehingga iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung Pemda hanya bagi pekerja (1 orang), namun manfaat mencakup untuk pasangan dan tiga orang anak.
Baca: Pimpin PDI Perjuangan Jabar, Ono Gaspol Kompol Pelopor
"Dengan memperhitungkan jangan sampai ada kepesertaan ganda, apabila pasangan sudah mengikuti Jaminan Kesehatan dalam skema pekerja," imbuhnya.
Untuk diketahui, instruksi tersebut merupakan salah satu langkah konkret hasil dari rekomendasi workshop Tiga Pilar Partai (struktur, legislatif dan eksekutif) yang diadakan di Hotel Asrilia, Bandung pada 26-28 Agustus 2019.
