Jakarta, Gesuri.id - Parlemen memegang peran penting dalam mengampanyekan aksi antikorupsi, sebagai salah satu lembaga negara. Parlemen begitu strategis mengambil peran ini, karena di dalamnya ada banyak partai politik bernaung. Di parlemen juga desain regulasi antikorupsi dirumuskan.
Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Imam Suroso usai mengikuti Workshop Antikorupsi yang digelar Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018). Acara ini juga merupakan kampanye strategis antikorupsi kepada publik yang dihadiri GOPAC, UNDP, Islamic Development Bank, dan para Anggota DPR RI.
Baca: Tjahjo Minta Area Rawan Korupsi Dicermati
“Sosialisasi antikorupsi oleh parlemen selalu dilakukan. Contohya acara yang dihadiri GOPAC ini merupakan bagian dari kampanye antikorupsi. Parlemen juga sudah bekerja sama dengan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mensosialisasikan bahaya tindak pidana korupsi,” kata Imam.
Ditambahkannya, kini DPR sedang merumuskan revisi UU Tipikor untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Semua klausul yang belum dimasukkan menyangkut tindak pidana korupsi akan segera dimasukkan dalam agenda revisi UU Tipikor. Dengan begitu pemberantasan korupsi bisa lebih holistik dan menyentuh semua elemen bangsa.
“Parlemen terus memantau bagaimana kemajuan Indonesia agar tertib hukum, meminimalisir korupsi yang dilakukan pejabat tinggi negara, dan menutup semua celah kebocoran anggaran,” imbuh Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan itu.
Baca: Anti Korupsi, Cagub Zaman Now yang Diharapkan
Akibat korupsi, sambung Imam, negara kian tak sehat, dan program pembangunan infrastruktur yang kini sedang digalakkan pemerintah pun bisa stagnan. Pada bagian lain, politisi dari dapil Jateng III itu, berpendapat bahwa pendanaan partai politik di Indonesia penting diberikan oleh negara. Selain untuk menegakkan jalannya demokratisasi, juga untuk menekan angka korupsi yang dilakukan anggota Parpol.
Parpol sebagai kendaraan untuk masuk ke koridor kekuasaan perlu dibiayai negara. Di negara-negara demokratis lainnya, negara mengalokasikan anggaran khusus untuk perkembangan Parpol.
“Seperti di Meksiko, pendanaan Parpol sangat tinggi. Ini untuk mengurangi korupsi. Parpol butuh dana untuk sosialisasi ke masyarakat. Pendanaan jangan kurang dan jangan pula berlebihan. Standarnya mengacu pada perhitungan suara masing-masing Parpol dalam Pemilu,” tutup Imam.
