Makassar, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar area rawan korupsi dicermati oleh para penyelenggara negara.
"Ada empat area rawan korupsi yang wajib dicermati oleh para penyelenggara negara," kata Tjahjo usai melantik Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sony Sumarsono sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Senin (9/4).
Baca: Tjahjo Minta Legislator Pahami Area Rawan Korupsi
Yang pertama, kata dia, adalah menyangkut masalah perencanaan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD, ia berharap keduanya membawa aspirasi dan kepentingan rakyat.
"Jangan sampai ada kongkalikong yang merugikan masyarakat dan negara," imbuhnya .
Kedua, lanjut politisi senior PDI Perjuangan itu, adalah masalah dana hibah dan bansos. Ketiga masalah retribusi pajak dan keempat belanja barang dan jasa.
Baca: Cegah Korupsi, 360 Daerah Diberi Penyuluhan
"Mohon area rawan korupsi ini dicermati," pesannya sekali lagi.
Ia mengatakan sejauh ini sudah ada 98 kepala daerah yang terkena KPK, dan 357 pejabat pusat dan daerah yang ditangkap semenjak KPK hadir.
"Ini adalah tantangan besar bagi bangsa kita," tukasnya.
Dalam kesempatan itu, Tjahjo meminta Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Sony Sumarsono untuk menyukseskan Pilkada 2018.
"Saya kira Pak Sony sudah paham apa tugas sebagai penjabat gubernur. Yang pertama adalah harus cepat berkoordinasi dengan semua elemen, tokoh masyarakat, tokoh agama, daerah-daerah untuk mensukseskan pilkada serentak," kata Tjahjo.
Ia juga meminta Sony menjamin jalannya roda pemerintahan agar selama menunggu terpilihnya gubernur baru, Sulsel mengalami stagnasi.
"Pak Soni sebagai Dirjen Otonomi Daerah yang bisa menggerakkan dan mengorganisir Sekda, SKPD sampai ke tingkat kepala desa," kata dia.
