Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menegaskan Pemprov DKI harus ketat dalam mengawasi aset yang dimiliki, sehingga tidak disalahgunakan.
Itu dikatakannya terkait lemahnya pengawasan sehingga tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) rusak akibat pengguna skuter listrik.
Baca: Yuke Desak Anies Perjelas Aturan Skuter Listrik di Ibu Kota
"Ini soal pengawasannya. Pengawasan kita berarti kurang ketat untuk menyelamatkan aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta," kata Gembong dilansir dari gatra, Kamis (14/11).
Selain itu, Gembong memperkirakan, Pemprov DKI belum siap menerima kehadiran skuter listrik. Sebab, belum ada regulasi yang mengatur kendaraan nonpolusi itu. Padahal, menurutnya, peraturan mengenai penggunaan skuter listrik diharapkan dapat menangani persoalan tersebut.
Regulasi mengenai skuter listrik sebetulnya sedang dibahas oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Rencananya akan ditetapkan pada Desember mendatang. Namun, Gembong menilai regulasi tersebut telat dibuat.
"Telat lah. Begini, kita kembali ke fungsi lah. JPO fungsinya untuk apa? Gitu aja. Ketika pemanfaatan di luar fungsinya berarti ada masalah," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan bahwa ada tiga Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang rusak akibat dilintasi otoped alias skuter listrik. Kerusakan yang paling parah tampak pada beberapa panel jembatan.
Baca: DKI Jakarta Dinilai Belum Siap Akan Kehadiran Otoped Listrik
"JPO di GBK sampai ada 40 panel rusak," katanya, Rabu (13/11).
Hari mengatakan, pengguna skuter listrik kebanyakan melintas di JPO pada malam hari. Menurutnya, ada petugas dari Dishub dan Satpol PP yang mengawasi JPO agar tidak dilalui skuter listrik. Namun, pengawasan hanya terbatas pada siang hingga menjelang malam.
