Surabaya, Gesuri.id - Puluhan anggota DPRD DKI Jakarta memuji pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, Jawa Timur.
Mereka menilai pengelolaan APBD Surabaya transparan, akuntabel, dan jauh dari praktik penggelembungan anggaran.
"Memang kelihatan banget bagaimana semangat anti-korupsi ala Bu Risma. Dia bukan hanya bangun sistem, tapi juga dari dirinya tidak ada niat mencuri uang negara. Jadi di Surabaya tidak ada anggaran-anggaran ganjil sebagaimana kami temukan di DKI Jakarta," ujar anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah dalam kunjungannya di Balai Kota Surabaya, Jumat (20/12).
Baca: Tina Harapkan Manajemen Taman Risma Bisa diterapkan di DKI
Menurut Ima, sistem yang dibangun Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai perwujudan nyata semangat anti-korupsi.
Surabaya memang dikenal sebagai pelopor e-Government di Indonesia. Sejak 2002 saat Risma ketika itu menjadi kepala Bagian Bina Pembangunan Pemkot Surabaya, dimana telah dikembangkan e-Government yang kemudian dilanjutkan dengan e-Budgeting, e-Procurement, e-Musrenbang, e-Audit, e-Performance, dan berbagai sistem penunjang secara terintegrasi.
Bahkan, Wali Kota Risma pun telah menghibahkan sistem e-government kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bisa diterapkan daerah lainnya.
Ima yang merupakan mantan staf Basuki Tjahaja Purnama itu menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini perlu mencontoh cara Risma mengelola anggaran. Ia menilai tidak ada konsistensi kebijakan di DKI Jakarta karena di era Jokowi hingga Ahok, pengelolaan anggaran sangat transparan dan tepat sasaran.
"Kuncinya ada pada leadership. Karakter kepemimpinan yang bebas korupsi memastikan seluruh organisasi itu bebas praktik haram pencurian uang negara. Tapi kalau sudah ada niat pengadaan barang-barang tidak urgen, markup, niat beri hibah untuk tim sukses, ya bikin rakyat sedih," kata Ima.
Baca: PDI Perjuangan Surabaya Garap Pemilih Perempuan & Milenial
Ima juga belajar tentang bagaimana Risma menerapkan prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, sesuai UU Keuangan Negara. Salah satunya adalah prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
"Jadi Bu Risma pakai prinsip itu, artinya dia belanjakan APBD bukan dengan pendekatan proyek. Jadi yang benar-benar memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Misalnya, tidak bikin pengadaan yang tidak urgen dan tidak efisien. Seperti di DKI Jakarta, kan tidak seharusnya beli barang-barang puluhan miliar rupiah padahal barang itu tidak diperlukan rakyat. Baru karena kita sorot, baru deh ramai," ujarnya.
