Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus segera mengambil alih pengelolaan air bersih dari operator swasta.
Prasetyo mengatakan, jika pengambilalihan terlaksana, DPRD akan menyetujui dana penyertaan modal daerah (PMD) untuk PAM Jaya sebesar Rp 1,2 triliun.
“Kalau pengelolaan air bersih sudah diambil alih oleh Pemprov DKI dari swasta, maka DPRD DKI siap berikan PMD kepada PAM Jaya,” kata Prasetyo di Jakarta, Senin (1/4).
Prasetyo melanjutkan, permintaan PMD PAM Jaya untuk tahun anggaran 2019 tidak disetujui, karena DPRD DKI melihat masih banyak permasalahan dalam pengelolaan air bersih di Jakarta.
Salah satu permasalahan itu adalah masih dikelolanya air bersih oleh pihak swasta.
“Ya makanya, sekarang sedang ada masalah antara swastanisasi dengan PAM Jaya. Kalau swastanisasi itu kerja betul, pasti sudah bagus layanan air bersih di Jakarta, tetapi kelihatannya tidak. Makanya Pemprov DKI harus mengambil langkah ambil balik, biar mereka (PAM Jaya) yang kerja,” ujar Prasetyo.
Prasetyo meminta Pemprov DKI segera menyelesaikan Head of Agreement (HoA) atau Induk Perjanjian antara PAM Jaya dengan kedua operator swasta.
“Ini harus segera diselesaikan. Biar kita tahu bagaimana langkah selanjutnya. Saya ingin layanan air bersih di Jakarta diambil alih PAM Jaya sebagai BUMD DKI,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Seperti diketahui, pada pembahasan APBD DKI 2019, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menolak usulan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp1,2 triliun yang diajukan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya.
Banggar menolak karena khawatir ada tumpang tindih kewajiban membangun pipa antara PAM Jaya dan perusahaan air minum swasta mitra PAM Jaya, yakni PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).
