Negara menguasai sumber daya alam, diolah sendiri, menjadi industri, menciptakan nilai tambah, sampai tujuannya adalah kemakmuran rakyat.
Oleh : Kristin Tambunan, Rabu, 16 September 2026 11:44 WIB
Langkah ini dinilai penting demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 16 September 2026 11:02 WIB
Ia menegaskan, keberhasilan hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari berdirinya kawasan industri baru atau meningkatnya pendapatan negara s
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 18 Agustus 2026 11:08 WIB
Samsun: Sumber daya kita banyak, yang butuh batubara itu banyak. Sampai kita PHK orang itu kan salah urus.
Oleh : Syahrul Arsyad, Kamis, 13 Agustus 2026 16:00 WIB
Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kehilangan kepastian atas tanah yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun.
Oleh : Ananda Okctaviani, Sabtu, 01 Agustus 2026 14:01 WIB
Permintaan tersebut disampaikan setelah dirinya menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait dugaan pelanggaran wilayah tambang.
Oleh : Syahrul Arsyad, Rabu, 29 Juli 2026 00:00 WIB
Badan usaha pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan maupun pelaku usaha pertambangan wajib tanggung jawab penuh.
Oleh : Syahrul Arsyad, Kamis, 23 Juli 2026 12:01 WIB
Temuan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi bersama Komisi XII DPR RI yang menggelar Kunjungan Kerja Spesifik di Palangka Raya.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 25 Juni 2026 19:17 WIB
Cornelis menyoroti pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap aturan lingkungan hidup/
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 19 Juni 2026 17:05 WIB
Pertambangan rakyat sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian usaha yang jelas.
Oleh : Heru Guntoro, Sabtu, 13 Juni 2026 23:44 WIB
Yulian Gunhar menegaskan bahwa tragedi yang terus berulang ini tidak bisa lagi dipandang sebagai kecelakaan kerja biasa.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 09 Juni 2026 11:15 WIB
"Sebagai tanggung jawab pihak tambang, yang nambang perusahaan, tanggung jawab untuk reklamasi."
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Selasa, 09 Juni 2026 18:00 WIB
Negara tak boleh hanya hadir sebagai penerima pajak dan royalti, melainkan harus mengendalikan langsung pengelolaan SDA dari lokasi tambang.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Selasa, 26 Mei 2026 14:00 WIB
Langkah itu juga penting untuk menekan maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara dan lingkungan.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Rabu, 20 Mei 2026 18:00 WIB
Yulian Gunhar, mengingatkan bahwa pengurangan volume produksi harus dihitung secara cermat.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 19 Mei 2026 17:50 WIB
Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi di wilayah tambang bisa menembus lebih dari 20%, namun angka kemiskinan membatu.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Jum'at, 10 April 2026 18:00 WIB
Moratorium ekspor bauksit telah menekan Kementerian ESDM membatasi kuota RKAB di angka 18 sampai 20 juta ton.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Kamis, 02 April 2026 16:00 WIB
Serta mendesak penindakan yang transparan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pembiaran.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Sabtu, 07 Maret 2026 22:01 WIB
Informasi yang beredar menyebutkan insiden terjadi di Jalan Hauling Sekmen 3 wilayah operasional perusahaan tambang tersebut.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 04 Maret 2026 13:36 WIB
Karolin, yang wilayahnya menjadi lumbung bahan baku bauksit, memprotes keras ketimpangan representasi undangan.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 19 Februari 2026 07:37 WIB
/rendering in 0.7602 [104]
