Depok, Gesuri.id - Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Rudi Kurniawan menilai akan lebih efektif memaksimalkan RW siaga yang sudah dibentuk.
“Kalau hanya memperketat pemberian sanksi, saya tidak setuju. Karena itu bukan sebuah solusi efektif. Yang efektif itu, RW siaga diberikan pembinaan,” tuturnya.
Baca: Sihar Kritisi Penanganan Pandemi COVID-19 di Sumut
Menurutnya, kebijakan saat awal-awal pandemi lumayan baik dibanding sekarang. Masyarakat diimbau tidak melakukan kerumunan, termasuk beribadah secara berjamaah.
“Bukannya melarang ibadah berjamaah, tetapi bisa diberikan arahan dan masyarakat pun saat awal semuanya memahami. Itu termasuk lumayan di awal-awal, tapi sekarang bisa tidak begitu, dengan kondisi masyarakat yang sudah jenuh, ekonomi sulit, bantuan juga tidak bisa dirasakan betul,” terangnya.
Terkait wacana opsi lockdown akhir pekan untuk menekan angka Covid-19, menurutnya masih perlu dikaji jika ingin diberlakukan di Depok.
“Kalau Sabtu-Minggu di lockdown dunia usaha akan seperti apa, sedangkan masyarakat Senin sampai Jumat, dari pagi hingga malam kerjanya lebih banyak di Jakarta. Sabtu-Minggu saatnya dirumah, dan para pelaku usaha peluangnya semakin besar, tetapi kalau lockdown akan semakin bermasalah,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Kota Depok, Sri Utomo menjelaskan, sampai saat ini memang belum ada informasi terkait lockdown di akhir pekan.
“Lockdown itu kan berarti menutup semuanya, dan tentu ada plus minusnya. Tetapi yang jelas, hingga saat ini belum ada informasi kearah sana. Kami masih bertindak sesuai arahan pak Walikota untuk memasifkan imbauan kepada masyarakat,” ucap Sri.
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa pemerintah akan memasifkan sosialisasi dengan leafleat, spanduk, atau imbauan lainnya untuk selalu mengingatkan masyarakat. Pihaknya terus memaksimalkan imbauan berdasarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Depok.
Baca: Penanganan Pandemi, Pariyanto Tekankan Vaksinasi COVID-19
“Protokol kesehatan terus kami ingatkan, terutama bagi warga setelah melakukan aktivitas kantor, tempat kerja, dan aktivitas lainnya di luar rumah. Karena saat ini, kasus penyebaran COVID-19 banyak dari klaster keluarga,” ungkap Sri.
Sedangkan untuk Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid dua ini, pihaknya belum dapat mengevaluasi secara keseluruhan, karena masih terus berjalan hingga Senin (8/2) mendatang.
