Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyatakan arah politik PDI Perjuangan di pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah kewenangan sepenuhnya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Meski demikian, Megawati akan mendapat masukan dari jajaran DPP dan juga tokoh lain sebelum menentukan menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pemerintah.
BaCa: Ganjar Beberkan Banyaknya Koperasi Bobrok di Indonesia
"Kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Dan beliau tentu saja akan mendapatkan masukan dari jajaran DPP partai dan lintas tokoh," kata Said, Jumat (26/4).
Said mengatakan, PDI Perjuangan saat ini memiliki dua agenda untuk meningkatkan elektoral jelang pilkada serentak.
"Dalam hemat saya, ada dua agenda internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDI Perjuangan ke depan," kata Said.
Terkait agenda internal, lanjutnya, agenda itu adalah program peningkatan kualitas kader PDI Perjuangan di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantapkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya, dan kader.
"Agenda eksternal lebih banyak lagi langkah-langkah yang diperlukan, antara lain mengevaluasi total atas pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, khususnya atas pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai titik pijak perubahan atas pemilu 2029," ucap Said.
Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan menggelar rapat koordinasi nasional mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Rapat tersebut juga turut membahas persiapan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Munas) yang ke-IV.
BaCa: Civitas Ganjar Paparkan Kinerja Ganjar Pranowo di Jawa Tengah
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Rakernas ini, lanjut Hasto, sebagai momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi dan merumuskan sikap politik PDI Perjuangan dalam pemerintahan ke depan.
"Bagaimana melakukan mitigasi terkait dengan berbagai persoalan ekonomi, pangan, energi, politik luar negeri akibat pertarungan geopolitik," tegas Hasto pada Senin (22/4).
