Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno mendukung langkah Pemerintah untuk mengganti format Ujian Nasional (UN). Politisi PDI Perjuangan itu menilai, rencana Kementerian Pendidikan dan Kabudayaan (Kemendikbud) tersebut bukan hal baru.
Pasalnya, kata Puti, sejak 10 tahun lalu Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI sudah memperjuangkan penghapusan UN. "Jadi kami senada ya," kata Puti, ditemui dalam agenda Reses Dapil I (Surabaya–Sidoarjo), di Gedung Wanita Jalan Kalibokor Surabaya, semalam (25/12) dikutip dari jatim.sindonews.com.
Ditegaskan Puti, UN bukan hanya sekedar dihapus. Melainkan juga melakukan proses assesment terhadap perkembangan siswa.
Parameternya, sambung dia, dilihat dari nilai rapor, proses literasi. "Jadi itu bukan hanya di akhir. Tapi evaluasi di tengah semester juga," papar cucu Proklamator RI, Ir Soekarno ini.
Puti memastikan jika teknis lebih lanjut terkait UN ke depan akan terus dibahas bersama pemerintah. "Masih banyak (yang harus dibahas)," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebuayaan Nadiem Makarim telah mengumumkan ujian nasional ( UN) akan diganti dengan sistem penilaian lain mulai tahun 2021. UN akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kedua penilaian itu dilakukan di tengah masa belajar siswa, bukan di akhir masa belajar.
Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud (13/12/2019), diungkapkan oleh Mendikbud Nadiem Makariem, ada tiga alasan mengapa UN perlu diganti. Pertama, UN terlalu fokus pada kemampuan menghapal dan membebani siswa, orang tua dan guru. Selain itu, UN juga dianggap tidak menyentuh kemampuan kognitif dan karakter siswa.
